PDI Perjuangan Tangsel Hadirkan RUMPERA, Siap Advokasi Warga

 

SERPONG-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperkuat upaya pendampingan masyarakat melalui pembentukan Rumah Pengaduan Rakyat (RUMPERA). Wadah tersebut disiapkan sebagai tempat bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari kesulitan mengakses layanan kesehatan hingga kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

 

 Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangsel, Adi Surya, mengatakan kehadiran RUMPERA merupakan bentuk komitmen partai untuk menghadirkan kegiatan politik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

 

 Menurutnya, keberadaan partai politik tidak seharusnya hanya berorientasi pada kekuasaan dan jabatan. Lebih dari itu, partai harus mampu hadir mendengar keluhan sekaligus membantu memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

 

 "Bagi PDI Perjuangan, politik bukan sekadar berbicara tentang kekuasaan atau jabatan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. RUMPERA hadir sebagai bukti komitmen kami untuk mendengar, membantu, dan mengawal langsung persoalan warga,” tegas Adi Surya, Sabtu (7/11).

 

 Ia menjelaskan, setiap laporan yang diterima melalui RUMPERA akan ditindaklanjuti dengan penelusuran terhadap persoalan yang disampaikan masyarakat.

 

 Pihaknya juga akan membangun koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi terkait agar pengaduan warga mendapatkan penanganan sesuai kewenangan masing-masing.

 

 Salah satu persoalan yang menjadi perhatian RUMPERA adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Tidak sedikit masyarakat yang menghadapi kendala ketika membutuhkan fasilitas rawat inap di rumah sakit.

 

 Dalam kondisi tersebut, RUMPERA berupaya menjadi penghubung komunikasi antara masyarakat dengan pihak rumah sakit maupun instansi pemerintah terkait. Langkah ini diharapkan dapat membantu pasien memperoleh pelayanan medis yang dibutuhkan.

 

 "Pelayanan kesehatan ini menyangkut keselamatan jiwa dan kemanusiaan. Kami tidak ingin warga berjuang sendirian saat mengakses hak dasarnya,” ujar Adi.

 

 Ia mengungkapkan, sejumlah pengaduan terkait kesulitan memperoleh kamar rawat inap telah mendapatkan pendampingan. Pasien yang sebelumnya mengalami kendala disebut akhirnya berhasil memperoleh tempat perawatan hingga kondisi kesehatannya membaik.

 

 Selain pelayanan kesehatan, persoalan rumah layak huni juga menjadi salah satu fokus pendampingan melalui RUMPERA.

 

 Adi mengatakan, pihaknya membuka ruang bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan perbaikan tempat tinggal melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah.

 

 Menurutnya, hunian yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian. Karena itu, aspirasi warga yang membutuhkan perbaikan rumah akan diperjuangkan agar dapat masuk dalam perhatian pemerintah daerah.

 

 “Rumah layak huni adalah kebutuhan mendasar. Kami memperjuangkan agar aspirasi warga yang membutuhkan perbaikan hunian dapat tersampaikan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah,” katanya.

 

 RUMPERA tidak hanya membatasi pelayanan pada persoalan kesehatan dan perumahan. Warga juga dapat menyampaikan berbagai persoalan sosial maupun hambatan dalam memperoleh pelayanan publik.

 

 Adi menegaskan, seluruh laporan yang masuk harus mendapatkan perhatian dan tidak boleh sekadar menjadi tumpukan dokumen pengaduan tanpa tindak lanjut.

 

Untuk itu, pendampingan akan dilakukan dengan menelusuri permasalahan, menghubungkan warga dengan instansi terkait, serta mengawal proses penyelesaian sesuai kapasitas dan kewenangan pihak berwenang.(dra)