Pasar Rakyat di Tangsel: Bukan Cuma Mesin PAD, Melainkan Ruang Rekat Sosial Warga

Transisi pengelolaan pasar rakyat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memasuki babak krusial menjelang tutup tahun 2026. Penugasan sementara Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Perseroda PITS) dalam mengelola aset perpasaran daerah segera menemui titik akhir seiring masuknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendirian Perseroda Pasar ke dalam proyeksi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. 

 

Langkah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangsel sejak pertengahan September 2026 yang menahan diri untuk tidak terburu-buru mengesahkan regulasi ini, sebelum Pemerintah Kota (Pemkot) merampungkan dokumen kajian kelayakan usaha (feasibility study) secara komprehensif, merupakan sikap kehati-hatian yang patut diapresiasi  Kehati-hatian itu sejalan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 yang mensyaratkan pendirian BUMD didahului kajian yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat, bukan semata proyeksi keuntungan (PP 54/2017). 

 

Pembentukan badan usaha baru bernama Perseroda Citra Anggrek Mandiri sesungguhnya bukan hanya urusan administratif pemisahan fokus bisnis agar Perseroda PITS dapat kembali berkonsentrasi pada layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan infrastruktur daerah. Lebih dari itu, desain kelembagaan Perseroda Pasar ini akan menentukan wajah ekonomi akar rumput sekaligus kohesi sosial warga Tangsel di masa depan. Berdasarkan peta jalan Pemkot Tangsel, entitas baru ini dirancang mengambil alih pengelolaan sebelas titik pasar yang terdiri dari delapan pasar tradisional (termasuk pasar legendaris seperti Pasar Bintaro, Pasar Serpong, dan Pasar Jombang) serta tiga pasar modern atau kawasan. 

 

Untuk menggerakkan roda bisnisnya, Pemkot menyiapkan skema modal dasar sekitar Rp11 miliar dengan usulan penyertaan modal awal sebesar Rp3,5 miliar pada APBD Murni 2027, termasuk pengalihan sebagian anggaran awal yang sempat dititipkan di Perseroda PITS. Mengacu pada Pasal 3 Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 13 Tahun 2026, begitu Perseroda Citra Anggrek Mandiri sah berdiri secara hukum pada tahun 2027, mandat Perseroda PITS otomatis berakhir dengan kewajiban melakukan audit penutup, menyerahkan laporan keuangan unit pasar, serta mengembalikan pengelolaan fisik dan kontrak pedagang Pasar Bintaro, Serpong, dan Jombang kepada Pemkot untuk diteruskan ke BUMD baru tersebut. 

 

Namun, modal awal Rp3,5 miliar untuk mengelola sebelas pasar bukanlah pekerjaan ringan. Jika hanya berorientasi pada pengejaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata melalui kenaikan tarif sewa kios atau retribusi, Perseroda baru ini berisiko terjebak pada pendekatan korporasi yang kaku dan menjauhkan pasar dari rakyatnya. 

 

Belajar dari Jakarta 

Dalam merumuskan kajian kelayakan usaha dan tata kelola Perseroda Citra Anggrek Mandiri, Pemkot dan DPRD Tangsel perlu bercermin pada pengalaman panjang Perumda Pasar Jaya di DKI Jakarta. Sebagai BUMD perpasaran terbesar di Indonesia yang mengelola lebih dari 150 pasar tradisional dan tematik, Pasar Jaya memiliki catatan sejarah berharga dalam menghadapi dilema antara modernisasi fisik dan perlindungan pedagang kecil.

 

Ketika Pasar Jaya melakukan revitalisasi besar-besaran pada dekade 2000-an hingga 2010-an dengan menggandeng pengembang swasta melalui skema Build-Operate-Transfer (BOT), harga kios melonjak drastis. Akibatnya, banyak pedagang lama tergusur oleh pemodal besar, sementara lantai-lantai atas pasar sering kali mangkrak karena sepi pembeli. 

 

Belajar dari evaluasi pahit tersebut, dalam beberapa tahun terakhir Pasar Jaya mengubah haluannya dengan menempatkan pasar tidak hanya sebagai entitas komersial, melainkan juga sebagai instrumen stabilisasi sosial dan ketahanan pangan. Pasar Jaya menerapkan subsidi silang antar-klaster dengan memanfaatkan pendapatan dari pasar grosir dan komersial besar seperti Pasar Tanah Abang atau Pasar Induk Kramat Jati untuk menopang biaya operasional pasar lingkungan berskala kecil. Skema serupa sangat relevan diterapkan di Tangsel, di mana tiga pasar modern atau kawasan yang dikelola Perseroda nantinya harus mampu menyubsidi delapan pasar tradisional agar tarif retribusi pedagang kecil tetap terjangkau. 

 

Selain itu, Pasar Jaya juga memosisikan pasar sebagai simpul distribusi pangan murah dan bersubsidi untuk meredam gejolak inflasi pangan (volatile food) yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten menjadi penyumbang utama inflasi daerah, sekaligus menyisipkan fasilitas publik seperti ruang terbuka ramah anak dan layanan kesehatan dasar agar pasar kembali menjadi ruang hidup komunitas. 

 

Ruang Ketiga 

Perspektif sosiologis ini sangat krusial bagi kota urban yang tumbuh pesat seperti Tangerang Selatan. Di tengah karakter kota penyangga di mana warga pendatang dan penghuni klaster perumahan kerap hidup dalam sekat-sekat individualisme, pasar tradisional memiliki fungsi yang tidak tergantikan oleh pusat perbelanjaan modern maupun lokapasar digital (e-commerce). 

 

Dalam kajian sosiologi perkotaan, pasar tradisional adalah ruang ketiga (third place) setelah rumah dan tempat kerja (Oldenburg, 1989). Di lorong-lorong Pasar Jombang, Pasar Serpong, atau Pasar Bintaro, terjadi interaksi tatap muka yang cair lintas kelas sosial. Proses tawar-menawar bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan dialog kultural yang merawat rasa saling percaya (social trust). Di sanalah warga dari perumahan elite bertegur sapa dengan pedagang sayur lokal, dan di sana pula ekosistem ekonomi informal, mulai dari kuli panggul, tukang parkir, hingga pelaku UMKM kuliner yang menurut data Kementerian Koperasi dan UKM menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional, menggantungkan hidupnya. 

 

Apabila pengelolaan pasar hanya diukur melalui neraca laba-rugi korporasi yang sempit, maka biaya sosial (social cost) yang harus dibayar kota akan jauh lebih mahal, mulai dari hilangnya mata pencaharian warga kecil hingga terkikisnya ruang perjumpaan lintas lapisan masyarakat. 

 

Dalam studi manajemen publik, ukuran keberhasilan organisasi yang mengelola layanan publik tidak berhenti pada efisiensi keuangan. Mark Moore (1995) menawarkan gagasan creating public value: manajer publik dinilai dari nilai yang tercipta bagi warga, dengan tiga syarat yang saling menopang, yakni tujuan yang bernilai publik, legitimasi dan dukungan politik (otorisasi), serta kapasitas operasional untuk benar-benar mengeksekusinya (strategic triangle). Bryson, Crosby, dan Bloomberg (2014) kemudian menempatkan pendekatan ini sebagai alternatif bagi administrasi publik tradisional dan New Public Management (NPM) yang terlalu menekankan efisiensi dan logika korporasi. 

 

Bagi Perseroda Citra Anggrek Mandiri, implikasinya jelas: Rp3,5 miliar penyertaan modal bukan hanya "investasi yang harus balik modal", melainkan sarana menghasilkan nilai publik, yaitu pasar yang bersih, harga yang terjangkau, dan pedagang kecil yang tetap bertahan. Moore (2014) bahkan mengusulkan public value account, semacam padanan neraca laba-rugi untuk nilai publik, yang dapat diadaptasi menjadi kartu skor kinerja Perseroda. 

 

Tiga Komitmen 

Oleh karena itu, kehati-hatian Bapemperda DPRD Tangsel dalam menelaah feasibility study Perseroda Citra Anggrek Mandiri harus diarahkan untuk mengunci tiga komitmen mendasar sebelum Raperda disahkan pada 2027. 

 

Pertama, Pemkot harus menjamin perlindungan penuh bagi pedagang eksisting agar proses audit penutup dan pengalihan kontrak dari Perseroda PITS sesuai Perwal Nomor 13 Tahun 2026 tidak disertai kenaikan tarif sewa kios secara sepihak yang memberatkan pedagang lama. 

 

Kedua, Peraturan Daerah pendirian Perseroda wajib mencantumkan klausul kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation atau PSO) secara eksplisit sehingga penyertaan modal Rp3,5 miliar dan modal dasar Rp11 miliar diprioritaskan untuk memperbaiki sanitasi, pengelolaan sampah, dan kenyamanan pasar rakyat, bukan sekadar mengejar dividen instan. Klausul ini sebaiknya disertai mekanisme penugasan, perhitungan biaya PSO, dan pelaporan yang terpisah. 

 

Ketiga, seleksi jajaran direksi Perseroda baru harus dijalankan secara profesional dan transparan untuk menjaring figur yang tidak hanya paham manajemen ritel, tetapi juga memiliki kepekaan sosial serta membuka ruang dialog rutin dengan paguyuban pedagang. 

 

Pada akhirnya, keberhasilan Perseroda Citra Anggrek Mandiri kelak tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar angka setoran dividennya ke kas daerah. Keberhasilan sejatinya adalah ketika pasar-pasar rakyat di Tangerang Selatan tetap bersih, ramai, terjangkau, serta terus berdenyut sebagai ruang perjumpaan yang merawat ikatan persaudaraan warganya.