Empat Jenderal Diduga Terlibat Penyadapan, Ini Peran Masing-Masing

JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan keterlibatan empat jenderal dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran berbeda dalam rangkaian operasi tersebut.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi (EH), dan Irjen Ahrie Sonta (AS).

“Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS,” kata Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.

Perintah itu disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Ahrie Sonta yang saat itu menjabat Kepala Bagian Monitoring.

Listyo juga diduga menerima langsung hasil akhir penyadapan atau bertindak sebagai end user.

“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” ujar Suyudi.

Sementara itu, Slamet Uliandi yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri pada 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai penasihat monitoring center Polri. Ia disebut menyetujui pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil pemantauan kepada Listyo.

Laporan tersebut terdiri atas laporan harian dan analisis hasil penyadapan yang diterima dari pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring.

Tersangka berikutnya, Eko Hadi, diduga menerima perintah penyadapan melalui Slamet Uliandi. Perintah yang disebut berasal dari Listyo itu kemudian disetujui Eko melalui WhatsApp, meski tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.

Eko menjabat Plt. Kepala Bagian Monitoring sejak 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.

Adapun Ahrie Sonta, yang menggantikan posisi tersebut pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator. Pelaksanaan penyadapan itu juga disebut tidak didasari permohonan penyidik.

Ahrie diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo dan memerintahkan kegiatan pengawasan atau surveillance terhadap target tertentu.

Tak hanya itu, Ahrie juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara (voice) dan catatan aktivitas (log), serta membubarkan grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

“Selain itu AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” ungkap Suyudi.