Yusril: Pemilihan Wapres di MPR Mirip Mekanisme Pilpres 1999
JAKARTA – Pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026 akan menggunakan mekanisme pemungutan suara di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Prosesnya diperkirakan menyerupai pemilihan Presiden dan Wapres pada 1999.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan, pemilihan akan digelar dalam Sidang Paripurna MPR yang terbuka untuk umum. Media massa diperbolehkan meliput, termasuk menyiarkan jalannya sidang secara langsung.
Namun, pemungutan suara dilakukan secara tertutup. Setiap anggota MPR menuliskan nama calon pilihannya di surat suara, kemudian memasukkannya ke kotak suara untuk dihitung.
"Mungkin tidak banyak perbedaannya dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 1999 lalu," ujar Yusril di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Saat ini, MPR memiliki 732 anggota yang terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD. Seluruh anggota memiliki hak suara dalam menentukan Wapres baru.
Sebelum pemungutan suara, MPR akan membentuk tim khusus untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dua calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Tim tersebut diberi waktu selama dua pekan untuk memeriksa seluruh persyaratan administrasi.
Yusril menegaskan, penentuan dua nama calon Wapres sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Tidak ada pihak lain yang dapat mencampuri keputusan tersebut.
Hingga kini, Presiden Prabowo belum menyerahkan nama kedua kandidat kepada MPR. Batas akhir penyerahan nama ditetapkan pada 25 November 2026.
"Tugas saya sekarang sebenarnya hanya membantu melakukan pengoordinasian Pemerintah dengan MPR supaya pelaksanaan pemilihan Wakil Presiden dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya," jelas Yusril.
Verifikasi Dokumen Calon
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, terdapat 22 persyaratan yang wajib dipenuhi setiap calon Wapres. Dokumen tersebut harus diserahkan bersamaan dengan pengajuan dua nama oleh Presiden.
Persyaratan itu nantinya diperiksa tim verifikasi, termasuk dokumen pendidikan seperti ijazah serta ketentuan pemeriksaan kesehatan.
Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi Habiburokhman menyebut pemeriksaan dokumen akan berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026.
Tim tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan kebenaran dokumen melalui koordinasi dengan instansi terkait.
"Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan cawapres," kata Habiburokhman.
Belajar dari Pemilihan 1999
Mekanisme pemilihan Wapres melalui MPR mengingatkan pada proses pemilihan Presiden dan Wapres pada 1999, ketika keduanya belum dipilih langsung oleh rakyat.
Kala itu, pemilihan berlangsung melalui dua tahap terpisah. Presiden dipilih lebih dahulu pada 20 Oktober 1999, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Wapres sehari setelahnya.
Dalam pemilihan Presiden, terdapat empat nama yang sempat masuk bursa, yakni Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, BJ Habibie, dan Yusril Ihza Mahendra. Namun, Habibie tidak melanjutkan pencalonan setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR, sedangkan Yusril mengundurkan diri.
Persaingan akhirnya berlangsung antara Gus Dur dan Megawati. Gus Dur memperoleh 373 suara, sementara Megawati mengantongi 313 suara. Tercatat lima suara tidak sah dan sembilan anggota MPR abstain.
Sehari kemudian, pemilihan Wapres diikuti Megawati, Hamzah Haz, dan Yusril. Yusril kembali mengundurkan diri sehingga persaingan berlangsung antara Megawati dan Hamzah Haz.
Hasilnya, Megawati meraih 396 suara, sedangkan Hamzah Haz memperoleh 284 suara.
Pengalaman tersebut menjadi gambaran mekanisme pemilihan melalui MPR yang akan kembali diterapkan dalam menentukan Wapres pengganti Gibran pada Desember mendatang.
Olahraga | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu
Politik | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu






