Kudu Berdasar Kinerja, Bukan Karena Desakan

JAKARTA - Kalangan politisi, tokoh organisasi, hingga kalangan pemuda ikut merespons gonjang-ganjing reshuffle kabinet. Seyogianya, pergantian menteri berdasarkan penilaian kinerja, bukan karena desakan pihak tertentu.

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menegaskan, reshuffle kabinet sepenuhnya urusan presiden.

“Mengapa? Karena dalam sistem presidensil yang kita anut, tanggung jawab pemerintahan itu di tangan Presiden,” tegas Benny, kemarin.

Dia mengingatkan konsekuensi jika reshuffle yang terjadi tidak sesuai ekspektasi rakyat. Sebab pada akhirnya yang terkena dampaknya adalah rakyat.

"Jadi jika gagal, yang dinilai buruk dan dicaci maki rakyat bukan menteri, tapi presiden,” jelas anggota Fraksi Demokrat ini.

Terpisah, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Yadi Sofyan Noor berharap, Presiden Jokowi memper­tahankan menteri-menteri yang berkinerja baik.

Salah satunya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kinerja pertanian se­makin baik bahkan terbukti men­jadi penopang perekonomian nasional di saat hampir semua sektor terpukul akibat pandemi Covid-19.

“Bagi petani, Pak Syahrul sudah memberi banyak perubahan besar. Terutama dalam meningkatkan produktivitas sehingga kesejahteraan petani juga meningkat,” ujar Yadi.

Menurutnya, perubahan terse­but bisa dilihat melalui data Badan Pusat Statistik (BPS). Di mana Nilai Tukar Petani (NTP) Nasional sebagai barometer kesejahteraan petani terus mengalami peningkatan.

Januari 2022 mencapai 108,67 atau naik sebesar 0,30 persen. Begitu juga Nilai tukar usaha petani (NTUP) mencapai 108,65 atau naik 0,12 persen. Selain itu terdapat rangkaian curva NTP yang sangat positif sepanjang periode 2020.

“Ekspor pertanian Indonesia juga melejit hingga mencapai 15 persen di sepanjang Januari-April 2022. Padahal, saat itu angka kasus Covid dalam kon­disi tinggi yang mengakibatkan perekonomian dunia lumpuh,” lanjutnya.

Yang menggembirakan, sam­bung dia, Indonesia sukses swasembada beras dan tidak impor beras selama tiga tahun berturut-turut sejak 2019. Dan jika mau jujur, seharusnya tahun ini pun impor tidak diperlukan lantaran produksi beras menurut BPS cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Surplus kita mencapai 1,7 juta ton, belum termasuk surplus tahun-tahun sebelumnya. Buat apa impor sementara petani kita juga akan menghadapi panen raya,” katanya.

Di samping itu, Yadi meli­hat banyak prestasi lain yang didapat Kementerian Pertanian (Kementan) berkat arahan Syahrul. Beberapa di antaranya, penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Ombudsman dan masih banyak penghargaan lainya.

“Semua itu menunjukan Pak Syahrul kerja serius. Keringat tidak akan membohongi hasil. Semua terbayar apabila kita kerja. Buat saya, pertanian tum­buh luar biasa di bawah beliau,” ujarnya.

Ketua Bidang Infokom DPP Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) R Wijaya menambahkan, Menteri Syahrul salah satu menteri yang memiliki prestasi gemilang. Ini bisa dilihat dari sisi ketersediaan beras dan kebutuhan pangan pokok dan strategis nasional.

Sampai akhir Desember 2020 ketersediaan beras 6,5 juta ton, jagung surplus 1,5 juta ton, daging sapi surplus 131 ribu ton, dan daging ayam 275 ribu ton.

“Dari data itu saja, Mentan Syahrul mampu menyediakan bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru, serta tetap bekerja tanpa terpengaruh isu reshuffle,” jelasnya. rm.id