Siap-siap, Biaya Pasien Covid Tidak Gratis Lagi

JAKARTA - Pemerintah mendapat berbagai masukan dari ahli untuk menggenjot capaian vaksinasi booster. Beragam usulan tersebut tengah dalam kajian.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo mengatakan, saat ini Pemerintah sedang mempelajari usu­lan tersebut. Salah satunya, tidak menggratiskan biaya perawatan Covid-19 bagi pasien yang be­lum divaksin booster.

“KSP menerima berbagai usulan untuk mendorong percepatan vaksinasi booster,” ujar Abraham, kemarin.

Sebagaimana diketahui, saat ini pasien Covid-19 digratiskan dari biaya perawatan apabila mereka dirawat di rumah sakit (RS). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memastikan biaya perawatan pasien Covid-19 yang dirawat di RS menjadi tanggung jawab negara.

Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor YR.03.03/ III/0543/2022 yang di teken oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir pada 27 Januari 2022.

“Pembiayaan perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit menjadi tanggung jawab negara. Karena itu, rumah sakit tidak diperkenankan memungut biaya apa pun kepada pasien,” de­mikian bunyi SE tersebut dikutip pada 28 Januari 2022.

Abraham mengungkapkan, kemungkinan tidak lagi meng­gratiskan biaya perawatan ru­mah sakit bagi yang terpapar Covid-19, jika belum mengikuti vaksin dosis kedua dan booster. Usulan tersebut sangat mungkin diterapkan.

“Pemerintah, para dokter, berbagai pakar, sudah sering mengingatkan terkait pentingnya vaksinasi booster,” ungkapnya.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi juga tidak lelah-lelah mengingatkan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi booster. “Kami berharap masyarakat tidak cuek,” harap Abraham.

Selain untuk pasien Covid-19, Pemerintah juga mengkaji ke­mungkinan menjadikan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan. Namun, penerapannya dilakukan jika kasus Covid-19 dalam negeri terus naik pada Juli.

“Kalau angka ini masih terus naik belum terhenti, kita mungkin membuat persyaratan perjalanan harus booster. Ini demi semua,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, kemarin.

Luhut mengatakan, meski rasio okupansi tempat tidur pera­watan pasien (Bed Occupancy Ratio/ BOR) masih tergolong rendah, begitu juga dengan tingkat kapasitas rumah sakit dan angka kematian, masyarakat diminta tetap waspada. Sebab, di seluruh dunia jumlah kasus Covid-19 sedang naik.

Netizen rame menanggapi usulan tidak menggratiskan biaya bagi pasien Covid-19 yang belum divaksin booster.

Akun @Othe mengatakan, masih minimnya capaian vak­sinasi dosis ketiga atau booster terjadi bukan karena masyarakat enggan divaksin. Namun, akses untuk mendapatkan vaksin masih sulit. “Sebaiknya infor­masi lokasi vaksinasi booster lebih disebarluaskan melalui RT/ RW,” katanya.

Menurut @Breketek19, masyarakat yang belum vaksin booster, tidak selalu karena tidak mau vaksin. “Boleh jadi, karena tidak tahu tempat vaksinasi dan terkendala penyakit bawaan atau komorbid,” katanya.

“Cari-cari vaksin booster-nya saja susah benar,” timpal @ ochaocet12. “Akun mau booster Sinopharm tapi susah ternyata carinya,” sambung @Muhamma76641394.

Akun @aguswbw tidak masalah jika biaya pasien Covid-19 tidak lagi ditanggung Pemerintah. Asalkan, bisa diganti dengan menggunakan BPJS Kesehatan. “Banyak orang yang belum divaksin, tapi sebagai pemegang BPJS,” katanya.

Akun @1404Stj mengatakan, kalau biaya perawatan pasien Covid-19 tidak mau ditanggung Pemerintah lagi, sebaiknya bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Harapannya, beban yang ditang­gung masyarakat tidak terlalu besar. “Lalu bagaimana solusinya jika pasien kurang mampu dan tidak punya BPJS,” tanyanya.

Akun @jumianto_RK me­minta Pemerintah tidak men­gorbankan masyarakat demi menggenjot capaian vaksinasi booster. Apalagi, kondisi per­ekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih karena efek pandemi Covid-19.

“Yuk, booster untuk kalian yang belum booster vaksin Covid-19, supaya lebih terlind­ungi dan mengurangi risiko rawat inap hingga sakit berat seandainya kena Covid-19,” ajak @adamprabata. (rm.id)