Hadapi Tahun 2023 Dengan Optimisme

JAKARTA - Pemerintah menghadapi tahun 2023 dengan penuh rasa optimisme namun tetap waspada. Untuk memitigasi berbagai risiko, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan utama.

Kebijakan itu, antara lain dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, Un­dang-Undang (UU) Pengem­bangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja, dan pengaturan Devisa Hasi Ekspor (DHE).

“Dengan berbagai kebijakan ini, diharapkan memberikan kepastian hukum di tengah situasi yang tidak pasti,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Har­tarto saat menyampaikan key­note speech dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2023 bertajuk Menjaga Mo­mentum Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian” di Jakarta, kemarin.

Menurut Ketua Umum Par­tai Golkar itu, kebijakan yang dibuat Pemerintah ini akan menjadi pilar untuk menghasil­kan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang memadai, serta menjaga stabili­tas keuangan dan nilai tukar.

Dia mengatakan, dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pe­merintah juga telah melakukan berbagai extra effort pengen­dalian inflasi dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui strategi kebijakan 4K. Yaitu, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Hasil berbagai kebijakan tersebut mendorong Inflasi In­donesia berada dalam level terkendali. Tahun 2022, inflasi mencapai 5,5 persen year on year (yoy) di bawah outlook. Dan Januari 2023 tercatat 5,28 persen (yoy),” kata Airlangga.

Pemerintah, menurut dia, juga memperhatikan berbagai kebi­jakan di jangka menengah dan panjang untuk memastikan keber­lanjutan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa kebijakan yang didorong, antara lain melalui hilirisasi komoditas Sumber Daya Alam (SDA), mendorong industrialisasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta dengan memper­cepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, kebijakan pe­mulihan yang inklusif dan berkelanjutan juga tercermin dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 yang tertuang di dalam Leader’s Declaration.

Aji: Ini Wajar Dalam Sepakbola

Selain itu, tahun ini Indone­sia juga memegang Keketuaan ASEAN, di mana Indonesia men­dorong tema berbasis ekonomi di bawah tiga dorongan strategis.

Yakni, Recovery-Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability, ASEAN diharapkan akan mencapai 16 Priority Economic Deliverables (PED),” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan pentingnya stabilitas politik dalam pelaksanaan kebijakan untuk menjawab berbagai tan­tangan krisis.

Airlangga menegaskan, In­donesia menjaga ASEAN da­lam 20 tahun terakhir, menjadi region yang betul-betul secara politik stabil. Dan itu karena leadership-nya Indonesia.

“Indonesia dan ASEAN ada­lah the bright spot in the dark (titik terang dalam gelap). Itulah yang mendorong keyakinan. Ketidakpastian ini kita dorong menjadi optimisme,” pungkas Airlangga.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, ada beberapa tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, di atas 5 persen di 2023. Apalagi, tahun ini juga menjadi tahun politik jelang Pemilu 2024.

“Salah satunya datang dari sisi industri manufaktur. Kita tahu, sektor manufaktur mempunyai proporsi cukup besar dalam angka pertumbuhan ekonomi domestik,” kata Yusuf kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Groul), kemarin.

Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan in­dustri manufaktur selalu berada di bawah level 5 persen.

Tantangan lainnya, soal ekspor komoditas yang kian turun, seiring turunnya harga komoditas di pasar internasional.

“Harus ada sektor lapangan usaha lain yang menjadi pe­nopang pertumbuhan ekonomi nasional, misalnya perdagangan. Tetapi upaya mendorong perdagangan juga bergantung pada daya beli masyarakat,” ujarnya. rm.id