Israel Main Di Piala Dunia U20 Indonesia, Perjuangan Dukung Palestina Tak Akan Surut

JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional UI sekaligus Rektor Universitas Jenderal A. Yani, Prof. Hikmahanto Juwana menegaskan, Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, bila mensyaratkan ketidakhadiran timnas Israel di ajang bergengsi kedua FIFA tersebut.
Pasalnya, pemerintah Indonesia telah memenangkan lelang penyelenggaraan Piala Dunia U20 oleh FIFA, pada tahun 2019.
Dalam perhelatan yang dilangsungkan pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang, timnas Israel telah dinyatakan lolos kualifikasi dan akan berlaga.
"Bila Indonesia tidak bisa menerima timnas Israel yang telah lolos kualifikasi untuk berlaga di Piala Dunia U20, sebaiknya pemerintah segera berkomunikasi dengan FIFA, agar Organisasi Sepak Bola Dunia itu dapat mencari negara lain untuk menjadi tuan rumah," kata Hikmahanto dalam keterangannya, Jumat (24/3).
Dia menambahkan, semua itu memiliki konsekuensi bagi Indonesia.

Indonesia akan masuk dalam daftar hitam event-event olahraga dunia, seperti Olimpiade. Mengingat keberadaan Israel sebagai peserta, telah diakui," beber Hikmahanto.

Dia berpendapat, tekad Indonesia untuk memperjuangkan tanah rakyat Palestina yang saat ini diduduki Israel, mestinya tidak dikait-kaitkan dalam masalah ini.

Tekad itu, mestinya tak susut oleh kehadiran timnas Israel, yang telah lolos kualifikasi Piala Dunia U20.
Terkait hal ini, Hikmahanto menyampaikan empat penjelasan. Pertama, Indonesia tidak bisa melakukan intervensi event yang diselenggarakan event organizer seperti FIFA.

Pemerintah Indonesia tidak memiliki kendali, untuk menentukan tim mana yang boleh dan tidak boleh berlaga di Indonesia. Sekali menyediakan diri sebagai tuan rumah, Indonesia harus menerima negara mana pun yang telah lolos kualifikasi," terang profesor termuda ahli hukum internasiona
Kedua, tidak memiliki hubungan diplomatik, tidak berarti Indonesia tak bisa mempunyai hubungan dagang, sosial, budaya dan olahraga dengan Israel.

Buktinya, sekalipun tidak memiliki hubungan diplomatik, investasi Taiwan di Indonesia termasuk yang terbesar.
Bahkan, banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan.
Ketiga, tidak memiliki hubungan diplomatik, tak berarti warga kedua negara tidak dapat saling berkunjung.

Warga Indonesia, misalnya. Kerap berkunjung ke Israel, untuk berziarah di Masjidil Aqsa. Begitu juga warga Israel, berkunjung ke Indonesia untuk menjalin bisnis dengan mitranya.
"Visa kunjungan biasanya didapat dari masing-masing Kedutaan Besar (Kedubes) negara, yang tidak memiliki hubungan diplomatik di negara ketiga," jelas Hikmahanto.
Dalam konteks ini, warga Indonesia mendapatkan visa ke Israel, dari Kedubes Israel di Mesir atau Yordania. Sedangkan warga Israel, mendapatkan visa dari Kedubes Indonesia di Singapura.

Hikmahanto menggarisbawahi, dalam memperjuangkan nasib rakyat Palestina, pihak yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah pemerintah zionis Israel, berikut kebijakannya untuk menduduki tanah Palestina.
"Pemerintah Indonesia sama sekali tidak sedang berhadapan dengan warga atau rakyat Israel, yang notabene tidak hanya beragama Yahudi, tetapi juga muslim dan kristiani," tandasnya. rm.id