Tindak Tegas Pejabat Nakal

SERPONG - Upaya membersihkan birokrasi dari orang-orang yang tak berintegritas harus terus dilakukan. Tidak hanya di tingkat pusat, pembersihan birokrasi juga mesti dilakukan sampai tingkat kabupaten dan kota.

Kita berharap, jabatan eselon 1 dan eselon 2 diduduki orang-orang yang kompeten, jujur dan anti korupsi. Ini penting untuk mencegah terjadinya kebocoran uang negara.

Kita juga berharap, posisi-posisi penting yang menangani tender proyek atau pengadaan barang, ditem­pati orang-orang yang punya integri­tas tinggi. Ini penting untuk mencegah terjadinya manipulasi proyek.

Ke depan ini, proyek pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dan bendungan yang nilainya triliunan rupiah, mesti diawasi secara langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Begitu ada tanda-tanda, penyim­pangan dalam pelaksanaan proyek, secepatnya harus diingatkan dan dilakukan koreksi. Ini penting untuk mencegah terjadinya kerugian negara

Ke depan ini, kita juga berharap, pihak Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih aktif memantau proyek-proyek besar. Terutama proyek-proyek yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat di lapisan paling bawah.

Oleh karena itu, para menteri, gubernur, bupati dan walikota mesti terus menerus mengingatkan aparat di bawahnya agar tidak main-main dengan proyek yang ditangani.

Kalau ada tanda-tanda, aparat di bawah bermain, atasannya harus bertindak tegas. Segera copot dari ja­batannya dan laporkan ke Kejaksaan atau KPK untuk diproses lebih lanjut.

Ke depan ini, kita juga berharap, para pejabat eksekutif dan birokrat, baik di pusat maupun daerah men­jauhi makelar proyek.

Hal serupa juga mesti dilakukan para pimpinan DPR dan DPRD. Jangan biarkan makelar proyek main-main di kantor lembaga legislatif.

Sekali lagi kita berharap, ke depan ini, tidak terjadi lagi kebocoran ang­garan proyek besar. Untuk itu, jangan menempatkan orang yang tak punya integritas di proyek-proyek besar.