Harga Barang Naik, Jumlah Orang Miskin Nambah

JAKARTA - Pemerintah harus segera melakukan mitigasi dampak krisis pangan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tak terganggu. Jangan sampai, harga pangan melonjak, jumlah orang miskin di Indonesia bertambah karena lambannya melakukan antisipasi.

Hal ini disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Menurut dia, salah satu dampak yang ditim­bulkan dari krisis pangan, yakni kenaikan harga pangan yang bisa berdampak besar bagi perekono­mian Indonesia.

Dengan naiknya harga pangan, kata dia, ikut mempengaruhi ke­naikan inflasi secara umum.

Inflasi pangan itu salah satu komponen yang menyumbang persentasi besar dalam pembentu­kan inflasi umum,” kata Yusuf ke­pada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Grup) kemarin.

Menurutnya, ketika nilai inflasi secara umum mengalami peningkatan, maka garis kemiskinan juga berpotensi mengalami peningkatan. Arti­nya, krisis pangan yang terjadi akan menambah jumlah orang miskin di Indonesia.

“Pemerintah harus secepat­nya memitigasi dampak krisis pangan. Misalnya, memastikan ketersediaan pangan di dalam negeri mencukupi, terutama beberapa bulan ke depan, Indo­nesia diramal akan memasuki musim kemarau,” tegasnya.

Menurut Yusuf, untuk jangka panjang, Pemerintah juga harus mendorong produksi pangan strategis secara merata di berba­gai daerah di Indonesia.

“Kebijakan yang sudah di­jalankan Pemerintah untuk an­tisipasi krisis pangan dan krisis ekonomi juga perlu dievaluasi kembali. Kalau kebijakan terse­but kurang tepat, bisa diganti atau diperbarui,” ujar Yusuf.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Mukham­mad Faisol Amir mengatakan, untuk mengatasi krisis pangan da­lam jangka panjang, Pemerintah harus melakukan pembangunan infrastruktur yang lebih diarah­kan untuk mencapai ketahanan pangan atau food security.

Pembangunan infrastruktur harus mendukung tercapainya ketahanan pangan, sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas pangan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Faisol dalam keterangan resmi CIPS yang diterima Rakyat Merdeka ( Tangsel Pos Grup), kemarin.

Faisol mengatakan, pembangunan infrastruktur juga harus diarahkan untuk mendu­kung terciptanya jalur distribusi bahan pangan yang lebih efisien. Termasuk bahan pangan yang diimpor dari luar negeri.

Menurutnya, penyediaan jenis infrastruktur yang tepat juga akan menciptakan jalur dis­tribusi pangan yang efisien antardaerah. Komoditas lokal maupun impor akan dapat di­distribusikan merata ke berbagai daerah di Indonesia.

“Hal inilah yang akan ber­dampak pada kestabilan harga komoditas pangan dan juga ket­ersediaannya,” ujar Faisol.

Selain itu, lanjut dia, pembangunan infrastruktur juga harus diarahkan untuk mendukung terintegrasinya Indonesia dengan perdagangan internasional.

“Dengan mengikuti mekanisme tersebut, selain ketersediaan dan stabilitas pangan tetap ter­jaga baik, Indonesia juga se­makin kompetitif dalam bidang ekspor impor komoditas pangan dengan harga terjangkau,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan, 345 juta orang di dunia terancam kelaparan akibat kekurangan pangan.

Karena itu, Jokowi meminta seluruh jajarannya melakukan antisipasi krisis pangan melalui kebijakan yang tepat dan berpa­tokan pada data akurat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Har­tarto mengungkapkan, Pemerintah terus menguatkan sektor pertanian dan cadangan pangan di tengah kondisi global yang tidak pasti dan ancaman krisis pangan.

“Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun di 2023,” kata Airlangga dalam keterangan resmi Kemenko Perekonomian.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, program penguatan sektor pertanian, antara lain untuk pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur termasuk juga penyimpanan.

Selain itu, juga ditingkatkan anggaran untuk subsidi pupuk, pemberian bunga kredit yang ren­dah, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, serta dana desa terkait ketahanan pangan.

Penguatan sektor pertanian juga dilakukan dengan kemu­dahan akses pembiayaan untuk peningkatan produksi pertanian. Seperti melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan KUR Super Mikro.

Pemerintah akan terus melaku­kan langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi pangan. Misalnya, pemantauan harga kebutuhan pokok dan memberi­kan bansos pangan berupa beras, telur dan daging ayam. (RM.id)