Tak Patok AHY Harus Capres Atau Cawapres

JAKARTA - Partai Demokrat tidak mematok syarat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY harus capres atau cawapres saat melakukan penjajakan koalisi dengan parpol lain. Demokrat memilih main lepas. Yang diutamakan Demokrat saat ini, mendapat teman koalisi.

Awalnya, muncul desas-desus Demokrat hang saat ini semakin rajin membuka pintu koalisi, mematok harga mati menjadikan AHY sebagai capres atau cawapres. Mendengar desas-desus ini, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra buru-buru mengklarifikasi. Kata dia, syarat itu tidak benar. Dalam setiap pertemuan yang digelar AHY dengan ketum parpol lain, tidak pernah dibahas syarat itu.

Herzaky mengklaim, pembicaraan antara AHY dan ketum parpol lain, hanya soal kemajuan bangsa dan negara.

"Membahas isu-isu kebangsaan dan kerakyatan terkini, dan apa solusi yang bisa ditawarkan partai politik dengan melakukan sinergi dan kolaborasi," katanya, kemarin.

Koordinator Juru Bicara Demokrat itu menambahkan, belum ada pembahasan terkait pencalonan capres dan cawapres saat AHY menjajaki komunikasi dengan parpol lain. Baru sebatas menyepakati bahwa pembahasan capres dan cawapres baru bisa dilakukan setelah koalisi terbentuk.

Untuk capres-cawapres yang diusung, Demokrat akan memperhitungkan elektabilitas calon. “Pilihan capres-cawapres salah satunya berdasarkan kemungkinan untuk dipilih rakyat atau menang di Pilpres 2024," terang Herzaky.

Dia melanjutkan, Demokrat akan mendalami pembahasan soal capres dan cawapres saat koalisi sudah terbentuk. Saat ini, Demokrat fokus pada pembentukan koalisi dahulu.

"Ini yang menjadi salah satu prinsip dasar Ketum Partai Demokrat, AHY, dalam proses pembentukan koalisi. Koalisi dulu, baru bahas kriteria, dan setelahnya nama-nama bakal capres dan cawapres yang memenuhi kriteria," kata Herzaky.

Dia juga memastikan, Demokrat sangat menghargai kemandirian dan mekanisme setiap parpol dalam menentukan capres dan cawapres yang bakal diusung. Kemudian, usulan figur yang bakal dicalonkan itu, akan dibahas kembali di koalisi untuk mencapai kesepakatan.

"Demokrat juga memiliki mekanisme sendiri. Tentu aspirasi dari tiap partai ini bakal dibahas di dalam koalisi ketika sudah terbentuk nantinya untuk didapatkan kesepakatan capres dan cawapres yang bakal diusung," ungkap Herzaky.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyambut baik jika memang Demokrat tidak mematok calon. Dengan tidak adanya syarat ini, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas Golkar, PAN, PPP, akan sangat senang jika Demokrat bergabung.

Kata Arsul, bagi PPP, jika ada parpol lain yang bergabung dan kemudian duduk bersama-sama untuk terlebih dahulu membicarakan platform bersama koalisi ke depan, tentu akan menyambutnya dengan terbuka.

"KIB sendiri belum akan terburu-buru bicara soal paslon yang akan diusung," terangnya.

Dengan demikian, KIB masih membuka kesempatan kepada parpol lainnya, termasuk Demokrat, untuk terlibat dalam pembicaraan soal usungan capres di koalisi.

"Ini justru memberikan kesempatan kepada parpol-parpol lainnya, termasuk PD untuk bisa terlibat nantinya dalam penentuan paslon setelah soal platform dimaksud bisa diselesaikan," kata Wakil Ketua MPR itu.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, pemikiran PAN dan KIB tentang penentuan pasangan calon di Pilpres 2024 sama dengan Partai Demokrat. Menurut Viva, seluruh ketua umum partai politik di KIB memiliki peluang yang sama untuk maju di Pilpres 2024. Begitu juga jika Demokrat bergabung.

"Semua serba transparan, objektif, rasional, dan terukur dalam penentuan paslon. Apakah diukur dari popularitas, likeabilitas, elektabilitas, dan faktor-faktor penunjang lainnya," urai Viva.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan, untuk capres, pihaknya akan mendorong Airlangga Hartarto. Sedangkan untuk cawapres, akan diserahkan kepada kesepakatan di koalisi tersebut.

“Itu keputusan bersama. Kan kita sifatnya equal, kolegial, dan setara. Jadi dalam mengambil keputusan demikian," ujarnya.

Ia pun menegaskan, hal itu akan dibahas apabila Demokrat mau bergabung dengan KIB. "Ya Demokratnya saja belum bergabung. Nunggu Demokratnya bergabung dulu," pungkas Nurul. (rm.id)