Bulan Kemenhan Habiskan Rp 21,5 Triliun, Prabowo Dimanja Sri Mulyani

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo Subianto paling juara dalam melakukan belanja barang. Dalam 6 bulan terakhir, Kemenhan habiskan anggaran hingga Rp 21,5 triliun. Dengan duit segitu besar, Menteri Keuangan Sri Mulyani sepertinya memanjakan Prabowo.

Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (10/7), Sri Mul mengungkapkan, Kemenhan tercatat sebagai kementerian terbanyak yang melakukan belanja barang dalam semester I-2023.

"Ini sempat disampaikan Bapak Presiden di sidang kabinet. Bahwa belanja barang naik 2 persen atau Rp 147,4 triliun. Kalau kita lihat komponen yang paling dominan dari belanja barang adalah di Kemenhan, Rp 21,5 triliun," kata Sri Mul. 

Menurut Sri Mul, dari anggaran yang dihabiskan itu, Kemenhan menggunakannya untuk berbagai keperluan. Mulai dari pemeliharaan, perawatan, peningkatan matra darat, laut, udara, hingga untuk kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Yang disampaikan bahwa banyak membeli alat-alat sistem pertahanan. Maka konsekuensinya, belanja barang akan meningkat pada tahun-tahun sesudahnya. Karena setiap peralatan itu harus selalu dirawat," ungkap bendahara negara itu. 

Meskipun paling boros, kata Sri Mul, belanja sistem pertahanan ini penting dilakukan lantaran tingginya tensi fragmentasi geopolitik di tingkat global. Begitupun belanja barang untuk pembangunan infrastruktur, belanja sosial, pendidikan, kesehatan serta Pemilu.

Bahwa APBN terus bekerja keras, untuk meyakinkan pemulihan ekonomi Indonesia terjaga dan berbagai prioritas penting nasional lainnya, termasuk IKN (Ibu Kota Negara)," tegas Sri Mul.

Sebenarnya, buat apa duit Rp 21,5 triliun dihabiskan Kemenhan? Belakangan ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memang lagi gencar membeli sejumlah alutsista dari dalam dan luar negeri. Namun yang saat ini menjadi sorotan dan menuai protes, yakni pembelian pesawat tempur bekas Qatar. Ada 12 pesawat jet tempur bekas yang dibeli Kemenhan dari Qatar. Semuanya adalah pesawat Mirage 2000-5 buatan Dassault, Prancis. Pesawat tempur bekas ini diproduksi tahun 1994 dan beroperasi di Qatar sejak tahun 1997.

Pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 terdiri atas sembilan jet bertempat duduk tunggal dan tiga pesawat bertempat duduk ganda. Anggaran yang dihabiskan untuk beli 12 pesawat bekas Qatar ini mencapai 733.000.000 Euro atau setara Rp 11,8 triliun.

Pengadaan tersebut juga sudah termasuk paket pendukungnya. Antara lain, 14 engine and T-cell, technical publications, dan GSE. Kemudian spare, test benches, A/C delivery, FF & insurance, dukungan servis selama tiga tahun, pelatihan pilot, teknisi, dan infrastrukur, serta persenjataan.

Selain itu, Kemenhan juga memesan 13 radar jarak jauh Ground Master 400 Alpha (GM400a) produksi perusahaan asal Prancis, Thales untuk keperluan TNI AU. "Kemenhan yang beli, nanti yang operasionalnya di TNI Angkatan Udara (AU),” sebut Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Juni lalu. 

Terpisah, Juru Bicara Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak merasa tidak ada yang aneh mengenai kebijakan Prabowo yang rajin membeli alutsista. "Wajar, karena government expenditure Kemenhan untuk alutsista dan perangkat pertahanan lainnya," tandas Dahnil kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Menurut Dahnil, tingginya belanja barang yang dilakukan, menunjukkan kinerja Kemenhan sangat positif. "Ini tuh menunjukkan indikator bahwa Kemenhan bekerja maksimal dalam pembangunan pertahanan RI," tegas politisi Partai Gerindra itu. 

Sementara, Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menjelaskan belanja barang terdiri dari dua macam. Ada yang untuk operasional dan yang non-operasional. Masing-masing jenisnya juga banyak. 

"Operasional misalnya belanja keperluan perkantoran, pemeliharaan peralatan dan pengadaan bahan makanan. Non-operasional misalnya belanja yang terkait kegiatan di luar kantor dan belanja perjalanan dinas," tukas Fahmi kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Grup), kemarin. 

Apakah berarti Kemenhan terlalu boros? Menurut Fahmi, data yang disampaikan Sri Mul itu masih belum rinci. Sebab, tanpa merinci barang apa saja yang dibeli, tidak bisa langsung disimpulkan belanja barang itu wajar atau tidak.

"Apalagi Menkeu hanya menjelaskan secara umum bahwa belanja itu termasuk belanja pemeliharaan dan perawatan sebagai konsekuensi belanja modal seperti pengadaan alutsista," pungkas dia. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan instansi pemerintah di bidang keamanan dan penegakan hukum untuk hati-hati membelanjakan anggaran, termasuk Kemenhan hingga Polri. Pasalnya, K/L (kementerian/lembaga) ini mendapat alokasi dana jumbo mencapai Rp29,7 triliun.

Menurut Jokowi, realisasi belanja tersebut bakal berdampak pada pemeliharaan dan perawatan. Ujung-ujungnya, maka akan membuat kondisi APBN berat. 

"Perlu saya tekankan hati-hati dalam pembelian barang. Ini untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Kejaksaan, karena angkanya saya lihat cukup besar,Rp 29,7 triliun," ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet, di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7). 

Padahal dibandingkan untuk kebutuhan lain yang juga tidak kalah penting, justru anggaran yang dihabiskan masih berada di bawahnya. "Kalau kita bandingkan untuk jalan, irigasi, bendungan di angka Rp 23,5 triliun," ungkap Jokowi.