Sri Mulyani: Kondisi APBN Sampai Oktober 2024: Penerimaan 2.200 T, Belanjanya 2.500 T

JAKARTA - Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2024 mengalami defisit. Penerimaan sekitar Rp 2.200 triliun, belanjanya sekitar Rp 2.500 triliun. 

Kondisi APBN yang defisit ini, disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers bertema "APBN KiTa" edisi November 2024, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/11/2024). Sri Mulyani menjelaskan defisit APBN sampai Oktober sebesar Rp 309,2 triliun atau setara 1,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski demikian, Sri Mulyani tak gusar. Dia bilang, angka defisit ini masih lebih kecil dibanding pagu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. "Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama dengan DPR," ucapnya.

Dia menjelaskan, dalam postur anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, defisit dirancang pada level 2,29 persen dari PDB. “Berarti, defisit ini masih lebih kecil dibandingkan yang ada di dalam Undang-Undang APBN (2024)," paparnya. 

Sri Mulyani menjelaskan, sampai Oktober 2024, belanja negara menyentuh angka Rp 2.556,7 triliun atau 76,9 persen dari pagu. Dibanding periode yang sama pada tahun lalu, belanja negara mengalami peningkatan sebesar 14,1 persen.

Sementara, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.247,5 triliun atau mencakup 80,2 persen dari target. Angka ini naik 0,3 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

"Kalau dilihat dari pertumbuhannya, belanja negara ini sangat tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yaitu 14,1 persen year on year. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," jelas Sri Mulyani. 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memberikan analisa mengenai defisit yang terjadi. Menurutnya, pelebaran defisit APBN tahun ini disebabkan tiga faktor. Yaitu, perlambatan pendapatan negara, tekanan pada sektor industri, dan peningkatan signifikan belanja pemerintah.

Bhima menjelaskan, penurunan pendapatan negara sangat terasa, terutama dari Pajak Penghasilan (PPh) minyak dan gas bumi yang anjlok karena rendahnya harga minyak global. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor komoditas mengalami penurunan karena permintaan global yang lemah. Hal ini berimbas pada pendapatan perpajakan, khususnya sektor pertambangan, yang turun hingga 45,3 persen secara akumulatif dari Januari hingga September 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Sektor manufaktur juga dalam kondisi tertekan, terlihat dari pendapatan pajak industri yang turun 7,87 persen secara year on year (yoy)," kata Bhima, kepada Redaksi, Jumat (8/11/2024).

Bila tekanan ini berlanjut, kata Bhima, target pajak tahun ini terancam meleset. Situasi ini juga berisiko menurunkan kontribusi pajak dari sektor lain pada kuartal-kuartal mendatang.

Di sisi lain, lonjakan belanja pemerintah menjadi faktor yang memperlebar defisit. Belanja modal untuk infrastruktur naik hingga 40,6 persen dari Januari hingga September 2024, yang sebagian besar untuk penyelesaian proyek strategis nasional (PSN). Selain itu, beban bunga utang juga mengalami peningkatan. Bhima berharap, beban utang ini diperhatikan agar tidak mempersempit ruang fiskal ke depan.

Sementara, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai, defisit APBN bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ini konsekuensi dari kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah.

Piter menjelaskan, defisit terjadi karena belanja negara melebihi penerimaan. "Kalau mau tidak defisit, solusinya mudah: hilangkan subsidi, hilangkan bantuan sosial, dan hentikan pembangunan infrastruktur. Tapi, apakah masyarakat mau?" ucap Piter, kepada Redaksi, Jumat (8/11/2024).

Ia lalu membandingkan defisit APBN Indonesia dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jepang, yang jauh lebih besar. "Banyak negara dengan defisit lebih besar daripada kita, dan mereka tetap mampu menjalankan perekonomian dengan baik," jelasnya.

Menurut Piter, Indonesia telah mengelola fiskal dengan baik. "Pengelolaan fiskal kita termasuk yang terbaik di dunia. Defisit, selama dikelola dengan baik, dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.