Soal Pemilu, DKPP Kutip Bung Hatta

JAKARTA -'Kesuksesan pemilu tidak ditentukan dari tingkat pusat. Melainkan dimulai dari wilayah pedesaan.

Demikian diungkapkan Ang­gota Dewan Kehormatan Pe­nyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, kemarin. Menurutnya, semua pemangku kepentingan di desa memiliki peranan yang tidak kecil dalam mensukseskan pesta demokrasi di Indonesia.

“Mengutip pernyataan Bung Hatta, Indonesia terang itu bu­kan karena sinar di Jakarta, tapi karena lilin yang menyala di desa-desa. Saya pun meyakini hal itu dalam kepemiluan kita,” katanya, kemarin.

Raka berpendapat, pemikiran Bung Hatta dan pendiri bangsa lainnya terkait peran desa juga sangat relevan dalam kepemi­luan di Tanah Air.

Dia pun berpesan agar ja­jaran penyelenggara pemilu di Desa Kutosari tidak hanya berkolaborasi dengan lembaga atau institusi yang ada dalam desa tersebut saja.

“Tapi juga mendorong partisi­pasi masyarakat untuk mensuk­seskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” ujarnya.

Raka menyebutkan salah satu contohnya. Yaitu, adanya pe­ngawasan dan pencegahan yang dilakukan masyarakat terhadap potensi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). DKPP percaya keberhasilan pemilu ini bukan karena peran penyelenggara pemilu saja.Tapi juga peran aktif Masyarakat.

Senada diungkap Anggota Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim) Divisi Hukum Seng­keta Danny Bunga. Menurutnya, peran desa sangat vital untuk menentukan kesuksesan pemilu.

“Karena itu, kami mewanti-wanti kepada seluruh kepala desa di Kaltim tetap netral dalam menjalankan tugasnya, terutama menjelang pemilu,” katanya.

Danny mengakui, tahapan kampanye pemilu belum dimu­lai dan peserta pemilu belum ditetapkan. Karena itu, permin­taan agar kepala desa netral merupakan langkah pencegahan.

Ini untuk menghindari pelanggaran undang-undang se­lama masa kampanye,” ujarnya.

Dia berharap, kepala desa dapat menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dan menghindari intervensi atau dukungan yang me­mihak salah satu peserta pemilu.

Kata dia, netralitas kepala desa sangat penting untuk me­mastikan integritas pemilu dan mencegah adanya pelanggaran hukum.

“Supaya dapat menciptakan lingkungan yang adil dan de­mokratis selama proses pemilu berlangsung,” katanya.

Menurut Danny, jika ada kepala desa yang terlibat dalam komunikasi politik, hal itu me­langgar aturan. Pihaknya akan menindak sesuai hukum berlaku.

“Ini bagian dari upaya untuk menjaga netralitas dan meng­hindari potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu,” ungkapnya.

Danny meminta masyarakat melaporkan jika menemukan bukti kepala desa terlibat dalam aktivitas politik yang tidak sesuai dengan peraturan.

Kata dia, penting bagi semua pihak, termasuk aparatur desa dan masyarakat untuk saling mendukung dalam menjaga kemurnian pemilu dan netralitas kepala desa.

“Ini semua demi terciptanya proses pemilu yang adil dan transparan,” ujarnya.