Dukung Ganjar, “Dewan Kolonel” Tidak Mbalelo

SEMARANG - "Dewan Kolonel" yang dibentuk oleh sejumlah Anggota Fraksi PDIP di DPR untuk mendukung pencapresan Puan Maharani, kini kompak mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres. Dewan Kolonel tidak mbalelo. Mereka tegak lurus dengan kebijakan partai.

Para fungsionaris Dewan Kolonel hadir saat apel siaga pemenangan PDIP dan Ganjar di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/8) malam.

Mereka duduk di belakang Puan dan Ganjar. Mereka adalah Johan Budi, Trimedya Panjaitan, Abidin Fikri, hingga Junimart Girsang.

Dalam acara itu, hadir juga Ketua DPD PDIP Jateng yang juga Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto dan Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Trimedya mengatakan, kehadirannya di Jateng sebagai kader PDIP. Bukan anggota, apalagi pentolan Dewan Kolonel. Dia bilang, Dewan Kolonel bukan institusi yang terbentuk berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Kita hadir di Jateng itu kan sebuah acara pergerakan untuk memenangkan PDIP dan Ganjar di Pemilu, ya kita datang atas kemauan kita. Jadi tidak ada kaitan dengan Dewan Kolonel," tandas Trimedya, kemarin.

Trimedya berharap, acara serupa juga dilakukan para anak Banteng di seluruh Indonesia. Bukan cuma di Jateng. Sebab, diakui anggota Komisi III DPR itu, memenangkan PDIP dan Ganjar di Pemilu 2024 bukan pekerjaan mudah.

"Seperti yang disampaikan Ibu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kita, kita harus turun menyapa masyarakat, selesaikan problem masyarakat, kita yakin harapan itu bisa kita penuhi," ujarnya.

Trimedya lagi-lagi menegaskan kehadirannya di Semarang adalah sebagai anak Banteng. Punya tugas dan tanggung jawab memenangkan PDIP dan Capres yang didukungnya.

"Trimedya ya Trimedya, Johan Budi ya Johan Budi. Nggak ada istilah Dewan Kolonel. Kita semua kader untuk memenangkan Pileg dan Pilpres. Jadi tidak ada istilah Dewan Kolonel. Jadi kita semua yang hadir itu sebagian kader," tegas dia.

Sedangkan politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno menegaskan, semua harus tunduk terhadap putusan partai. Termasuk putusan Mega yang mencapreskan Ganjar.

"Sejak 21 April 2023 (pengumuman pencapresan Ganjar), terus ditegaskan lagi pada 24 Juni 2023, sudah tidak ada keraguan lagi (tegas lurus terhadap perintah partai," tekan Hendrawan, kemarin.

Senada dikatakan Ketua DPP PDIP Andres Hugo Pareira. Kata dia, ketika Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah memutuskan capres, maka keputusan itu harus dijalankan semua kader. “Bukan untuk diwacanakan, bukan untuk didiskusikan. Kader sejati memahami keputusan partai,” ujarnya.

Menurut dia, teman-teman yang dulu menamakan diri Dewan Kolonel memahami itu. Dulu, Dewan Kolonel ada ketika belum ada keputusan. Namun, ketika keputusan sudah diambil oleh Ketua Umum, hanya ada satu kata; tegak lurus pada keputusan partai. “Dukung dan berjuang memenangkan Ganjar Pranowo,” tukasnya.

Lalu apa kata pengamat soal sikap Dewan Kolonel ini? Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Kacung Marijan menilai PDIP merupakan salah satu partai yang memiliki disiplin tinggi dalam menerima keputusan. Meskipun sebelumnya ada Dewan Kolonial yang menentang Ganjar, ketika Ketum sudah putuskan Ganjar, mereka mendukung.

Kalaupun ada yang menentang, tidak akan berani terbuka. Kalau berani, sanksi akan menanti," pungkas Kacung, kemarin.

Untuk diketahui, Dewan Kolonel merupakan kelompok loyalis dan pendukung Puan sebagai Capres. Dewan ini diinisiasi oleh Johan Budi. Mulanya, kelompok ini terdiri dari enam orang, di antaranya Johan Budi, Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, dan Agustina Wilujeng. Namun, belakangan keberadaan Dewan Kolonel mendapatkan teguran karena melanggar AD/ART partai.