Dituding Jadi Pemicu Polusi Udara

JAKARTA - PT PLN (Persero) memastikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikelolanya, rendah emisi. Pengoperasiannya patuh pada prinsip Environmental, Social and Governance (ESG).

Aktivitas PLTU di kawasan Jakarta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dituding menjadi salah satu penyebab meningkatnya polusi udara.

Namun, pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi tidak yakin PLTU menjadi penyebab utama polusi di Jakarta. Karena, PLTU di kawasan Tangerang sudah menerapkan teknologi Electro­static System Precipitator (ESP). Yakni, teknologi yang mampu mengendalikan abu hasil proses pembakaran dan menjaring debu Particulate Matter (PM) 2,5.

“Menurut saya, penyebab parahnya polusi udara di Jakarta bukan PLTU di sekitar Jabo­detabek. Tapi asap kendaraan bermotor dan pabrik yang ada di Jabodetabek,” yakin Fahmy ke­pada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Grup) kemarin.

Fahmy menyebut, teknologi ESP yang digunakan oleh PLTU tersebut, dalam proses aktivitas­nya tidak mencemari udara. Selain itu, ketiga PLTU itu menerapkan teknologi low NOx burner yang dapat menekan polusi nitrogen dioksida (NO2).

Untuk menekan polusi dari kendaraan bermotor, disarankan Fahmy, Pemerintah baiknya menerapkan kebijakan pem­batasan kendaraan Ganjil-Genap kendaraan di seluruh wilayah Jabodetabek selama 24 jam. Kebijakan ini diyakininya dapat mengurangi setengah jumlah kendaraan pribadi yang melaju di jalanan Jabodetabek.

“Pemerintah DKI juga harus menambah bus angkutan mas­sal berbasis listrik. Dan lebih serius lagi dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik,” tegasnya.

Khusus terkait pengembangan ekosistem kendaraan listrik, Fahmy menyambut baik niat Pemerintah untuk menaikkan subsidi kendaraan listrik.

Namun, sambungnya, agar Indonesia tidak hanya dijadikan pasar kendaraan listrik, Pemerintah harus memberlakukan persyaratan bagi investor kendaraan listrik. Di antaranya, lokasi pabrik harus di Indonesia.

Sedangkan untuk mengatasi polusi udara dari asap pabrik, Pemerintah didorong menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak mengolah limbah dan masih menghasilkan asap yang memperburuk polusi udara.

“Karena tanpa kebijakan eks­trem, jangan harap bisa menekan polusi udara buruk dan tidak sehat di wilayah Jabodetabek,” tegas Fahmy

Buntut buruknya polusi udara, para pelaku industri di wilayah Tangerang, Banten, ramai-ra­mai menghentikan penggunaan PLTU milik sendiri dan beralih ke listrik PLN untuk mengurangi polusi udara.

Namun, sambungnya, agar Indonesia tidak hanya dijadikan pasar kendaraan listrik, Pemerintah harus memberlakukan persyaratan bagi investor kendaraan listrik. Di antaranya, lokasi pabrik harus di Indonesia.

Sedangkan untuk mengatasi polusi udara dari asap pabrik, Pemerintah didorong menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak mengolah limbah dan masih menghasilkan asap yang memperburuk polusi udara.

“Karena tanpa kebijakan eks­trem, jangan harap bisa menekan polusi udara buruk dan tidak sehat di wilayah Jabodetabek,” tegas Fahmy.

Buntut buruknya polusi udara, para pelaku industri di wilayah Tangerang, Banten, ramai-ra­mai menghentikan penggunaan PLTU milik sendiri dan beralih ke listrik PLN untuk mengurangi polusi udara.

Electric Instrument Manager PT Polychem Indonesia Taufan Prihadi mengatakan, pihaknya sudah beralih menggunakan listrik PLN, yang sebelumnya membangkitkan listrik mandiri dari PLTU sebesar 2x15 MW (Megawatt).

Listrik tersebut dipakai untuk membuat bahan baku polyester, yaitu etilen glikol. “Untuk mengurangi polusi udara, kami pensiunkan PLTU yang sebelumnya dikelola mandiri,” kata Taufan melalui keterangan resmi, Minggu (27/8)

Taufan menjelaskan, selain tak lagi mengonsumsi batubara un­tuk membangkitkan listrik, peru­sahaan jauh lebih hemat dari sisi operasional. Karena pengeluaran biaya listrik hampir Rp 10 miliar per bulan jika masih mengguna­kan pembangkit mandiri.

“Ongkos listrik lebih murah dan bebas biaya perawatan. Dulu saat PLTU kami beroperasi, konsumsi batu bara kurang lebih mencapai 740 ton per hari,” ujarnya.

Ditegaskan Taufan, pihaknya memperoleh nilai positif dalam penggunaan listrik PLN. Apalagi kebijakan energi manajemen selaras dengan kebijakan Pemerintah untuk segera mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Apresiasi Internasional

Enam PLTU milik PLN mendapatkan tujuh penghargaan internasional. Penghargaan itu diberikan Komite ASEAN atas tata kelola operasional pembangkit yang baik, mampu mengurangi emisi, dan menjadi pendorong perekonomian.

Pengakuan internasional ini diserahkan pewakilan Komite ASEAN yang terdiri dari gabungan Menteri Energi negara-negara di Asia Tenggara saat Gala Dinner ASEAN (Assosiaciation Southeast Asia Nations) Minis­ters Energy on Meeting (AMEM) ke-41 di Bali.

Tujuh penghargaan terse­but diberikan kepada PLTU Suralaya, PLTU Lontar, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Paiton, PLTU Jeranjang, dan Pembang­kit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Gunung Wugul.

Direktur Utama PLN Dar­mawan Prasodjo mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti PLN sangat patuh terhadap prinsip ESG dalam menjalankan operasional pembangkit.

“PLN sebagai perusahaan global selalu memastikan opera­sional pembangkit yang efisien, andal, dan ramah lingkungan,” katanya.

Menurut dia, apresiasi dari ASEAN menjadi bukti pengakuan internasional atas pengelolaan pembangkit perseroan, yang kualitas dari operasional pembangkitnya excellent dan tak lepas dari prinsip keberlanjutan.

“Apresiasi ini adalah cambuk bagi kami, bahwa kerja keras, dedikasi dan pengorbanan kami di-acknowledge diakui hingga di tingkat ASEAN,” kata Dar­mawan, Sabtu (26/8).