Pemerintah Segera Terapkan Zero ODOL

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sepakat melaksanakan penerapan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) di jalan tanpa tahapan tambahan.

 

Kebijakan itu dilakukan un­tuk keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

 

Hal itu terungkap usai Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bertemu dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

 

Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” tegas Dudy.

 

Menurutnya, Pemerintah men­dengarkan keluhan masyarakat. Langkah konkret akan segera diambil untuk mengatasinya.

 

Menurut Dudy, hal ini wujud dari komitmen Pemerintah untuk memastikan keselamatan transpor­tasi, khususnya transportasi darat.

 

Untuk itu, kami sepakat pe­nerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” tuturnya.

 

Eks Komisaris PLN ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan Zero ODOL terse­but. Di antaranya, Kepolisian Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah.

 

“Sinergi ini penting untuk me­mastikan kebijakan berjalan efek­tif di seluruh Indonesia,” jelasnya.

 

Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung penuh terhadap ke­bijakan itu. Hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab sektor indus­tri menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

 

“Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan sektor industri,” kata Agus.

 

Dengan adanya kesepakatan ini, kata Agus, Pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif.

 

Hal itu bertujuan untuk mening­katkan keselamatan jalan, mengu­rangi dampak buruk terhadap infra­struktur dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.

 

Terpisah, Koordinator Indo­nesia Toll Road Watch (ITRW) Deddy Herlambang mengatakan, beberapa pihak yang saat ini ma­sih keberatan dengan penerapan Zero ODOL secara menyeluruh adalah Kemenperin.

 

Menurutnya, lembaga tersebut masih keberatan lantaran kha­watir dengan dampak penerapan Zero ODOL yang dapat memicu inflasi harga produk industri.

 

Deddy menekankan, truk ODOL tidak pernah lepas dari risiko keselamatan di jalan. Kare­na, kecelakaan lalu lintas truk ODOL hampir terulang setiap hari.

 

Sayangnya, pihak yang selalu disalahkan hanya sopir truk. Se­mentara stakeholder lain seperti pengusaha angkutan, pemilik barang, hingga Pemerintah ker­ap abai atas keselamatan di jalan.

 

“Pasti selalu jadi kambing hi­tam sopir dan sarana truknya yang remnya gagal. Stakeholder lain tidak tersentuh padahal semuanya juga terlibat,” ucapnya.

 

Untuk diketahui, kecelakaan yang melibatkan truk ODOL su­dah kerap terjadi. Di awal Januari 2025, truk yang tidak kuat menan­jak menyebabkan kecelakaan tragis di Tol Cipularang, Minggu (5/1/2025). Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu.

 

Selang tiga hari kemudian, truk yang mengalami rem blong juga mengalami kecelakaan di Jalan Trans Maumere-Larantu­ka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

 

Kecelakaan truk juga terjadi di Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Minggu (19/1/2025). Truk yang mengangkut pupuk menabrak pelajar hingga tewas usai mengalami rem blong.