Diperiksa Besok, Cak Imin Diimbau KPK Kooperatif

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk kooperatif menjelaskan kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Dalam proses itu dibutuhkan sikap kooperatif saksi agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif, dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (6/9).

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Cak Imin sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI pada Kamis (7/9) besok.

Pemeriksaan besok merupakan penjadwalan ulang lantaran mantan Menakertrans itu tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Selasa (5/9) kemarin.

Ali menyampaikan, saat pemeriksaan nanti, KPK akan menggali sejumlah hal yang diketahui Cak Imin terkait dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012, atau saat dirinya menjabat menakertrans.

Dalam kesempatan ini, Ali Fikri mengajak masyarakat untuk terus memantau dan mengawal penanganan kasus korupsi tersebut.

Hal ini sebagai bentuk transparansi atas kerja-kerja yang dilakukan KPK.

"Atas penanganan perkara yang bermula dari pengaduan masyarakat ini, maka kami pun mengajak masyarakat untuk terus mengikuti proses penegakan hukum oleh KPK, sebagai bentuk transparansi dan pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," ajak Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga tersangka itu yakni, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker, I Nyoman Darmanta; Direktur PT Adi Inti Mandiri, Kurnia; dan Reyna Usman.

Reyna merintis karier di Kemenaker RI dari tahun 1986 hingga purna tugas di tahun 2021.

Selain di Kemenaker, Reyna Usman merupakan anak buah Cak Imin di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Reyna dikabarkan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dapil Gorontalo. Reyna juga sempat menjabat Wakil Ketua DPW Bali.

Sementara PT Adi Inti Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan Teknologi Informasi (IT).

Proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI berada di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta).

Harga paket proyek pada tahun 2012 senilai Rp 20 miliar.

KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harga (mark up) terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia.

Dugaan korupsi itu ditengarai merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.