Tangani Rempang, Luhut Pakai Jurus Slow Down

JAKARTA - Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mulai mengeluarkan jurus ampuh mengatasi kisruh di Rempang, Batam. Salah satu yang dipilih eks Menko Polhukam itu, adalah menggunakan jurus slow down.

Luhut menilai, pendekatan dalam menangani masalah di Rempang, kurang tepat, sehingga menjadi kontraproduktif. "Sekarang, kita mau slow down," kata Luhut, saat ditemui di acara 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, kemarin.

Pensiunan jenderal bintang empat ini lantas memamerkan keberhasilannya mengatasi persoalan investasi yang erat dengan pembebasan lahan. "Selama saya yang menangani, banyak pembebasan tanah, tidak ada masalah," klaim Luhut, bangga.

Luhut yakin, masyarakat yang terdampak proyek di Rempang tidak akan menolak direlokasi, asal mendapatkan penggantian yang setimpal. Misalnya, diberi jaminan rumah, pekerjaan, sekolah bagi anak-anak, bahkan uang.

"Saya sudah kirim tim ke sana, supaya relokasi ini ditunjukkan kepada masyarakat. Jadi, kalau disosialisasikan dengan baik, menurut saya ndak ada masalah. Sekarang juga sedang dikerjakan," tegas mantan duta besar Singapura itu.

Meski begitu, ia tetap memberikan tindakan tegas kepada pihak yang terbukti membuat onar. Seperti halnya provokator, nantinya orang-orang tak bertanggung jawab itu, akan mendapat penanganan berbeda.

Menurut Luhut, investasi di Rempang tak boleh lepas. Rempang punya potensi menjadi pusat investasi produksi kaca untuk kebutuhan Photovoltaics (PV) yang jadi bahan baku panel surya dan semikonduktor.

Ia optimis, Indonesia bisa menjadi negara alternatif di tengah banyaknya perseteruan dagang antar sejumlah negara. Terlebih, komoditas yang dikembangkan menjadi kebutuhan baru dunia.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia memastikan, warga Rempang setuju relokasi. Nantinya, relokasi tetap berada di Pulau Rempang dan telah mendapatkan persetujuan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Atas perintah Presiden, saya bertemu langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat. Datang langsung ke Rempang untuk cari solusi terbaik," ujar mantan Ketua Umum HIPMI ini.

Dalam solusi yang telah dicapai, kata Bahlil, hak-hak rakyat dan nilai-nilai kultural akan tetap dijaga. “Insyaallah ini kado terbaik untuk masyarakat Rempang, Pemerintah Pusat, Daerah, Provinsi," tutur Bahlil.

Bagaimana kondisi Rempang saat ini? Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan, situasi di Rempang sudah kondusif. Begitu juga kondisi masyarakat adat setempat, yang terbilang sudah mulai setuju kebijakan relokasi.

Persetujuan diambil melalui dialog hangat yang diwakili ketua adat setempat. "Setelah para pejabat datang, diskusi yang diberikan sangat berdampak sekali dengan pola komunikasi antar warga. Hal itu patut disyukuri," tutur Zahwani.

Solusi yang ditawarkan Pemerintah telah diterima, dan masyarakat pun telah beraktivitas normal. Nantinya, warga direlokasi tak jauh dari kampung yang mereka diami. Bahkan, tokoh masyarakat setempat meminta langsung kepada warganya untuk tidak lagi melakukan aksi yang merugikan.

"Tinggal dicarikan di mana lokasinya, kemudian ada dua kemungkinan. Mereka tidak harus di rumah susun, tetapi mereka diberikan jaminan hidup yang lebih bagus berupa uang bagi yang mendaftar," ungkap Zahwani.

Di tempat terpisah, Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan agar Pemerintah menghentikan penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan terhadap masyarakat Rempang. Hal ini terkait sengketa proyek strategis nasional (PSN) Eco City harus dihentikan.

Rekomendasi ini merupakan salah satu hasil Komisi Rekomendasi dalam Munas Alim Ulama dan Kombes NU tahun 2023 di Asrama Haji, Jakarta, yang dibacakan Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla.

Ulil menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi tak boleh dicapai dengan melanggar hak-hak rakyat kecil. Bagi NU, proses pembangunan, hanya sekadar sarana. Tujuan akhirnya adalah kemaslahatan manusia itu sendiri.

Ulil juga turut mendorong masyarakat dan Pemerintah untuk menenangkan diri alias cooling down dalam konflik ini. Ia juga meminta Pemerintah harus mendengar aspirasi rakyat agar kepentingan investasi tak mengorbankan rakyat kecil.

Seperti diketahui, sebelumnya warga Rempang menolak direlokasi. Mereka juga meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) Eco City dihentikan. Kericuhan pun sempat terjadi antara warga dengan aparat.