Jokowi: Bursa Karbon, Wujud Kontribusi Nyata Indonesia Lawan Perubahan Iklim

JAKARTA - Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan kementerian terkait atas peluncuran Bursa Karbon Indonesia pada hari ini, Selasa (25/9/2023).

Jokowi menegaskan, peluncuran Bursa Karbon Indonesia adalah bukti kontribusi nyata negara, untuk berjuang bersama dunia, melawan krisis iklim dan perubahan iklim.  "Hasil perdagangan ini akan di-reinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan. Khususnya, melalui pengurangan emisi karbon," ujar Jokowi di Gedung BEI Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Jokowi memaparkan, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam nature based solution, dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.

"Di catatan saya, ada kurang lebih 1 giga ton CO2 potensi kredit karbon, yang bisa ditangkap. Jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa melebihi Rp 3.000 triliun. Ini sebuah angka yang sangat besar. Tentu ini, akan menjadi kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sejalan dengan arah dunia yang bergerak menuju ekonomi hijau," jelas Jokowi.

Presiden ke-7 RI ini meminta, agar kita atk main-main dengan perubahan iklim. Karena ancamannya sangat nyata, dan sudah kita rasakan dalam bentuk kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, dan polusi. Sehingga, harus ada langkah konkret untuk mengatasinya.

"Bursa karbon yang kita luncurkan hari ini, bisa menjadi sebuah langkah konkret, langkah besar Indonesia mencapai target nationally determined contribution/NDC (kontribusi yang ditetapkan secara nasional, Red)," kaat Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta Bursa Karbon Indonesia senantiasa berpedoman pada tiga hal. Pertama, menjadikan standar karbon internasional sebagai rujukan dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi, sehingga efektif dan efisien. Kedua, harus ada target atau timeline, baik untuk pasar dalam atau luar negeri. Ketiga, atur dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik komunitas internasional.

"Pastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target NDC Indonesia," tegasnya