Selesaikan Konflik Pulau Rempang

JAKARTA - Senayan menghargai kerja-kerja Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam menuntaskan persoalan investasi di Rempang. Masalah ini mesti dijelaskan kepada pihak investor agar tidak mempengaruhi citra Indonesia di luar negeri.

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan, penjelasan Menteri (Bahlil) bisa dipahami.

“Klir, bagus dan menggam­barkan tugas seorang menteri yang mau turun ke bawah. Bagus sekali karena jarang ada manteri seperti ini, membumi, down to earth,” puji Darmadi dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Bahlil dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Adapun rapat kerja ini mem­bahas persoalan investasi dan konflik antara warga di Pulau Rempang dan BP Batam.

“Gerakannya sudah sat-set. Kita apresiasi. Semoga masyarakat dan pihak-pihak lain bisa lebih jelas, sehingga tidak terus-terusan me­nyerang Pemerintah,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Darmadi juga menghargai sikap keterbukaan Bahlil yang mengakui persoalan di Pulau Rempang ini juga karena adanya kesalahan komunikasi di awal. Untuk itu, komunikasi yang su­dah terjalin baik antara Pemerin­tah dengan masyarakat setempat bisa terus terjalin sehingga tidak terjadi lagi konflik di belakang.

Namun demikian, Darmadi memberikan beberapa catatan dan pertanyaan. Pertama, sikap investor atas peristiwa ini. Apakah sudah ada pembicaraan lebh lanjut terkait masalah di lokasi lahan investasi ini.

Terlebih, komitmen investasi di lokasi tersebut cukup besar nilainya, mencapai 11,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS). “Apakah Pak Bahlil sudah ketemu bosnya sini?” tanya Darmadi.

Menurut Bendahara Megawati Institute ini, pertemuan dengan investor itu sangat penting untuk menjaga confidence (kepercayaan) investor. Sebab, konflik di Pulau Rempang ini sedikit banyaknya berpengaruh pada citra investasi bagi Indonesia.

Seberapa jauh kita bisa menciptakan confidence ke­pada investor? Kalau begini-begini terus, nanti investor ti­dak akan datang. Nanti target Bapak (investasi tahun 2023) Rp 1.400 triliun bisa-bisa susah terpenuhi,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap Bahlil dapat menjelaskan strateginya meyakinkan investor luar negeri. Karena masalah Rem­pang ini berdampak besar kepada image Pemerintah Indonesia, terutama soal investasi.

Darmadi tidak ingin konflik di Pulau Rempang ini meng­hadirkan ketidakpastian bagi investasi, sehingga ada (asumsi), Indonesia ini mudah sekali dicip­takan hal-hal destruktif yang bisa merusak confidence investor.

“Nah, strategi dari Kementerian Investasi seperti apa untuk memulihkan persepsi investor terhadap iklim investasi di Indonesia,” jelasnya.

Bahlil mengakui, pihaknya memang membutuhkan percepa­tan dalam rangka memberikan kepastian. Namun, pihaknya mengambil langkah bijak, antisi­patif, agar investor mau bersabar menunggu untuk penuntasan masalah yang dihadapi tersebut.

“Karena kalau tidak, ya sudah, pergi. Dan saya jamin, kalau begini terus kelakuan kita, ya su­dah. Kecuali parlemen ini setuju kita untuk itu,” kata Bahlil.

Menurutnya, meyakinkan in­vestor untuk bersabar memang serba susah. Makanya, untuk mendapatkan Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing yang sifatnya jangka pan­jang, ini bukan pekerjaan gam­pang. Sementara persaingan antarnegara untuk mendapatkan investasi sangat berat.

“Bapak boleh ngomong apa saja. Tapi begitu kita merayu orang untuk investasi ke negara kita, itu tidak gampang,” terangnya.

Terlebih, saat ini kita sedang berkompetisi dengan banyak negara lain. Namun, Bahlil menegaskan, Presiden Jokowi berkeinginan besar agar postur pertumbuuan ekonomi negara, 29 sampai 30 persen itu berasal dari investasi.