Punya Jam Terbang Tinggi

IKN - Kemampuan PT PP (Persero) Tbk atau (PTPP) membangun perkantoran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), tidak perlu diragukan. Sebab, perusahaan pelat merah itu sudah memiliki jam terbang tinggi dalam menggarap proyek konstruksi tersebut.

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (OIKN) me­nyatakan, rencana pembangunan kawasan perkantoran BUMN di Ibu Kota Nusantara akan digarap oleh PT PP.

Rencana tersebut ditandai dengan penandatanganan kese­pakatan kerja sama pada Kamis, (5/10) di Jakarta, antara PTPP dengan Badan Usaha Otorita (BUO), PT Bina Karya (Persero) tentang Perencanaan Pengem­bangan Kawasan Perkantoran BUMN di Wilayah IKN.

Pengamat BUMN dari Univer­sitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menyambut positif kerja sama tersebut. Menurutnya, BUMN Konstruksi harus menjadi pelopor dalam pembangunan IKN.

“Karena karya-karya inovatif, keberanian melakukan inisiatif, serta temuan teknologi baru dalam bidang konstruksi bisa dimuncul­kan di IKN,” kata Toto kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) kemarin.

Apalagi, imbuhnya, kemam­puan BUMN Konstruksi cukup mumpuni dalam menggarap proyek pembangunan sarana dan infrastruktur di IKN, meskipun perlu perbaikan dalam manajemen proyek.

“Secara teknis, mereka memi­liki kemampuan membangun sarana dan infrastruktur. Jam ter­bang dan pengalaman (BUMN Karya) di proyek semacam itu cukup tinggi,” jelas Toto.

Namun demikian, sambung Toto, mayoritas BUMN Konstruksi hadapi masalah terkait manajemen proyek, terutama di as­pek finansialnya. Situasi ini imbas dari proyek-proyek sebelumnya yang menggunakan metode pem­bayaran turnkey dan investasi.

“Beberapa BUMN Konstruksi yang tidak cukup kuat (ekuitas­nya), sehingga mengandalkan utang dan terjadi financial dis­tress. Itulah mengapa PTPP yang ditunjuk, ya karena dinilai mampu,” terang Toto.

Ia mendorong perlunya dilaku­kan langkah-langkah perbaikan agar BUMN Konstruksi bisa melakukan performance keuangan lebih baik. Salah satunya, dengan melakukan divestasi pada proyek investasi yang sudah disele­saikan, sehingga akan mengurangi tekanan utang dan cash flow.

Selanjutnya yang kedua, melakukan penyehatan struktur keuangan dengan lebih banyak menggunakan pendanaan proyek yang bersifat ekuitas.

“BUMN Konstruksi bisa me­manfaatkan pembiayaan yang berasal dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) INA yang sudah dibentuk,” ujarnya.

Terakhir, lebih memilih proyek-proyek yang metode pembayarannya bersifat Monthly Payment. Dengan begini diharapkan arus kas PT Waskita Karya (Persero) Tbk, salah satu BUMN Konstruksi, menjadi lebih lancar dan sehat.

Terpisah, Direktur Utama PT Bina Karya (Persero) Boyke P Soebroto menyampaikan, setelah kesepakatan kerja sama dengan PTPP ditandatangani, maka proses pembangunan da­pat dilakukan secepatnya.

“Saya berharap pada 1 Novem­ber nanti bisa mulai ground break­ing. Karena posisi perkan­toran BUMN terletak di prime area yang banyak diincar orang, yaitu Sumbu Kebangsaan,” kata Boyke dalam keterangan resmi, Minggu (8/10).

Boyke memastikan, pemba­hasan akan terus dilanjutkan dan kerja sama antara PT Bina Karya (Persero) dengan PTPP dapat terus berlanjut dan berkembang ke berbagai bidang.

Tak hanya itu, Direktur Strate­gi Korporasi dan HCM (Human Capital Management) PTPP, Sinur Linda Gustina menambah­kan, pembangunan perkantoran BUMN di IKN ini diharapkan mampu mendukung proses pe­mindahan dan penyelenggaraan IKN ke depannya.

Sinur berharap, proses pem­bangunan perkantoran BUMN bisa dipercepat dengan tetap memenuhi standar.

PTPP akan membangun ka­wasan perkantoran BUMN di IKN. Hingga September 2023, perusahaan telah mengamankan kontrak di tangan (order book) sejumlah Rp 60 triliun.

Dan setidaknya terdapat 10 proyek yang digenggam PTPP. Yakni, Jalan Tol IKN, Jalan Sisi Kebangsaan Sumbu Barat, Ka­wasan Inti Pusat Pemerintahan 1 dan 2, Istana Presiden dan lapangan upacara, Kantor Presiden, Gedung Kementerian Sekretariat Negara, akses Masjid IKN, derma­ga logistik, serta rumah susun ASN (Apatatur Sipil Negara).