Soal Penurunan Baliho Partai Dan Capres, Presiden Kasih Nasihat Keras

IKN - Presiden Jokowi ikut mengomentari pencopotan baliho parpol dan Capres-Cawapres saat melakukan kunjungan ke Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023). Jokowi memberikan nasihat keras kepada Pemda agar koordinasi dengan parpol jika mau menurunkan baliho.

Jokowi mengatakan, sudah menerima informasi dari Penjabat Gubernur Provinsi Bali mengenai pencopotan baliho Capres. Jokowi meminta, kepada Pemda untuk tidak gegabah mencopot alat peraga kampanye yang mejeng di jalanan.

"Mestinya komunikasi dengan pengurus partai di daerah, jangan sampai nanti terjadi miskom dan menjadikan semuanya tidak baik," ungkap Jokowi saat meninjau pembangunan Jalan Tol IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Untuk diketahui, petugas Satpol PP Bali melakukan pembersihan bendera parpol dan Capres-Cawapres jelang kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar Bali, Selasa (31/10/2023). Pencopotan itu jadi trending di media sosial.

Jokowi mengingatkan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintahan, baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI-Polri.

"Ini perlu saya sampaikan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Pusat semua harus netral, ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri harus netral," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Lalu apa tanggapan Ganjar Pranowo yang balihonya banyak dicopot? Ganjar mempertanyakan alasan pencopotan tersebut. Menurut dia, harus ada alasan kuat pencopotan bendera PDIP dan baliho bergambar dirinya dan Mahfud MD.

Kalau memang ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak melanggar iya sebaiknya tidak perlu berlebihan," ujar Ganjar di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (1/11/2023).

Ganjar lalu mengajak semua pihak menjaga Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Dia juga berharap aparatur negara netral dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan. "Yang penting semuanya harus mendorong, bahwa Pemilu besok harus berjalan dengan baik, aparatur semuanya bisa netral," jelas dia.

Sementara, Cawapres Ganjar, Mahfud MD enggan menanggapi soal pencopotan balihonya. Pria yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu hanya menggelengkan kepala dan tangannya.

Saat kembali ditanya oleh wartawan mengenai hal yang sama, Mahfud menyebut isu yang tengah mencuat di media massa itu tidak penting. "Enggak penting," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengingatkan, agar Kepala Daerah mentaati perintah Kepala Negara untuk netral. "Bapak Presiden mengumpulkan para Pj kemudian memberikan berbagai arahan, seluruh Penjabat Gubernur dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," tekan Hasto di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Hasto khawatir publik menilai adanya politik diskriminasi kepada salah satu pasangan calon oleh Kepala Daerah. "Kejadian ini diatensi masyarakat. Artinya menurut kami tidak perlu dilakukan, karena terjadinya politik diskriminasi," ucap Hasto.

Menurut Hasto, penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Bali mencederai keadilan. Apalagi itu sifatnya diskriminatif. “Sisi antitesanya muncul suatu gerakan Pemilu jurdil," cetusnya.

Lebih lanjut, Hasto menuding, atribut partai lain bermunculan usai baliho dan bendera PDIP diturunkan. Sehingga menimbulkan kecurigaan adanya ketidaknetralan oleh Kepala Daerah terhadap salah satu paslon.