Buntut Putusan MKMK, Elektabilitas Prabowo Dinilai Bakal Tergerus

YOGYAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al-Hamdi menyatakan benteng terakhir dari politik yang mengacaukan moralitas dan melanggar etik, adalah sanksi sosial.

Sanksi ini bisa diberikan rakyat kepada pihak yang mendapat manfaat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah batas usia Capres-Cawapres.

"Lagi-lagi cara menghukumnya adalah sanksi sosial. Dengan tidak memilih pasangan Capres-Cawapres yang memiliki dampak elektoral dari putusan MK tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, putusan MKMK menyebut adanya pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Capres dan Cawapres.

Bahkan MKMK mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK dan dilarang ikut menyidangkan sengketa Pemilu 2024.

Seluruh pihak yang terlibat persekongkolan ini, moralnya tidak mencerminkan wajah ketimuran yang penuh etika," tandasnya.

Untuk itu, lanjut Ridho, rakyat perlu mengambil langkah untuk mengembalikan demokrasi pada jalan semestinya.

"Secara hukum memang tidak melanggar, memang satu-satunya cara bagi warga negara menghukum atas mereka yang menikmati dari putusan MK tersebut," tuturnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan, elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran bakal kian terpuruk setelah keluarnya vonis etik Anwar Usman.

"Situasi ini akan menambah beban negatif bagi pasangan Prabowo-Gibran. Di tengah stagnasi elektabilitas pasangan ini, bahkan punya kecenderungan turun, putusan ini akan berdampak bagi melekatnya cap pasangan dinasti atau nepotisme bagi mereka," nilai Ray.

Gibran, yang disebut representasi kesempatan anak muda di dunia politik, diakui Ray, justru diserang isu dinasti politik yang hanya menguntungkan satu keluarga dan kelompok tertentu.

"Akan makin bikin mereka kesulitan meyakinkan pemilih, khususnya di kalangan kaum muda, bahwa keputusan itu penting bagi pelibatan partisipasi kaum muda dalam kepemimpinan nasional. Gejala penolakan terhadap dinasti politik terlihat semakin menguat," tandasnya.