Moeldoko: Kalau Ada Pelanggaran Netralitas Aparatur Negara, Laporkan, Viralkan!!

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi netralitas aparatur negara, baik dari kalangan sipil atau TNI/Polri pada Pemilu dan Pilpres 2024. “Jika menemukan pelanggaran netralitas aparatur negara, laporkan saja. Kalau perlu, viralkan,” tegas Moeldoko, usai menjadi pembicara dalam Forum Rutin Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di hotel Pullman Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Moeldoko menegaskan, pemerintah sudah memiliki instrumen untuk mengawasi dan memastikan aparatur negara netral dalam kontestasi politik. Melalui berbagai regulasi, baik berupa Undang-Undang ataupun peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut dia, tekad kuat pemerintah dalam menjaga netralitas tersebut, harus dibarengi oleh semangat masyarakat untuk mengawasi perilaku para aparatur negara di lapangan.

“Instrumen sudah ada, tekad kuat pemerintah juga ada. Sekarang, tinggal bagaimana kesigapan masyarakat melihat perilaku yang berjalan di lapangan," tuturnya.

Selama ini, menurut penilaian Moeldoko, proses demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu sudah berjalan dengan baik. Karena itu, dia berharap, proses demokrasi yang sudah semakin matang itu tidak dikalahkan oleh asumsi dan persepsi.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga mendorong pelaku kehumasan pemerintah untuk membangun jembatan komunikasi yang profesional dan netral, dengan masyarakat. Agar pemerintah tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Karena trust adalah fondasi untuk melayani publik.