Percepat Pembangunan 7 Fasilitas Publik, Pemkot Perkuat Sinergi Lintas OPD

CIPUTAT-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat pembangunan tujuh fasilitas milik pemerintah yang saat ini tengah berproses.

 

 Koordinasi dilakukan untuk memastikan pembangunan sejumlah fasilitas tersebut berjalan terintegrasi dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangsel, Selasa (1/9).

 

 Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengatakan, rapat melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, mulai dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, hingga para camat dan lurah.

 

 “Ya tadi saya memanggil Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, lalu beberapa dinas lainnya, seperti Dindik, Dishub, Satpol PP, dan Dispora. Lalu Dinas Kesehatan bersama para Camat dan Lurah,” ujar Pilar, Selasa (1/9).

 

 Menurut Pilar, koordinasi lintas OPD diperlukan untuk menyatukan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas pemerintah. Tidak hanya pembangunan fisik, aspek lingkungan dan akses masyarakat di sekitar lokasi juga menjadi perhatian agar fasilitas yang dibangun nantinya dapat dimanfaatkan secara maksimal.

 

 Rapat tersebut membahas tujuh titik pembangunan yang tersebar di wilayah Tangsel. Sejumlah fasilitas yang masuk dalam program tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan hingga sarana olahraga.

 

 Untuk pelayanan publik, di antaranya pembangunan Kantor Kecamatan Serpong dan Kelurahan Rawa Buntu. Kemudian terdapat pembangunan SMP Negeri 25 serta Sekolah Dasar di wilayah Ciputat.

 

 Pada sektor kesehatan, pembangunan fasilitas Puskesmas juga menjadi bagian dari program tersebut. Sementara, untuk mendukung sarana olahraga, Pemkot Tangsel melakukan pembenahan lapangan softball di kawasan Alam Sutera, fasilitas voli pantai di Witana Harja, serta area sepatu roda.

 

 Pembangunan dan pembenahan sarana olahraga tersebut juga berkaitan dengan persiapan Tangsel sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026.

 

 Pilar memastikan seluruh proses pembangunan terus dikoordinasikan agar dapat berjalan lancar. Menurutnya, sejumlah hal yang sebelumnya perlu diselaraskan antardinas telah dibahas dan dicarikan solusi bersama.

 

 “Tapi Alhamdulillah sih, semua sudah ada solusi. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa berjalan dengan lancar seperti itu,” katanya.

 

 Ia menambahkan, pembangunan sejumlah fasilitas pelayanan tersebut merupakan bagian dari arah pembangunan yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangsel.

 

 Khusus bidang pendidikan, penambahan fasilitas sekolah menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tampung dan menambah rombongan belajar (rombel), terutama pada jenjang SMP yang kebutuhannya cukup tinggi.

 

 “Iya memang itu masuk dalam RPJMD kita untuk peningkatan jumlah. Yang pertama untuk sekolah penambahan rombel kan, rombongan belajar. Terutama SMP ini kan sangat dibutuhkan,” jelas Pilar.

 

 Dalam proses pembangunan, dukungan masyarakat di sekitar lokasi juga menjadi modal penting. Pilar menyebut, warga pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap pembangunan fasilitas pemerintah tersebut.

 

 “Alhamdulillah prinsipnya sih warga sudah tidak ada masalah, mereka sangat mendukung. Tinggal ada beberapa teknis yang mungkin harus disinergikan seperti aksesnya, jalannya ke depan,” ungkapnya.

 

 Salah satu kebutuhan yang disampaikan masyarakat yakni pembangunan jembatan sebagai akses menuju salah satu lokasi fasilitas. Usulan tersebut telah dibahas dalam rapat dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.

 

 “Mereka minta dibangunkan jembatan ke salah satu akses. Itu juga tadi sudah disampaikan kepada Dinas Bina Marga untuk ke depan diagendakan seperti itu,” tuturnya.

 

 Pilar menegaskan, keterlibatan seluruh perangkat daerah hingga jajaran kewilayahan diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan koordinasi yang kuat, berbagai kebutuhan teknis di lapangan diharapkan dapat ditangani bersama.

 “Tapi INsya Allah kalau komitmen bersama Dinas, bersama dengan kewilayahan bisa dilakukan, bersama lingkungan. Insyaallah tidak ada kendala yang berarti seperti itu. Makanya rapat koordinasi ini penting untuk satu sama lain saling mendukung,” pungkasnya.