Jokowi Rendah Hati

JAKARTA - Presiden Jokowi membantah anggapan demokrasi di Indonesia sedang mengalami penurunan. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, saat ini masyarakat bebas berbicara bahkan sampai ada yang mencaci dan merendahkan presiden.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat ditanya mengenai pernyataan Capres nomor urut 1, Anies Bas­wedan yang menyebut indeks de­mokrasi di Indonesia sedang turun saat debat Capres. Menanggapi pernyataan itu, Jokowi menjawab santai sambil tersenyum. Menurut Jokowi, masukan dari Capres terse­but sebagai bahan evaluasi.

"Tetapi yang jelas kami ini kan ti­dak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apa pun," kata Jokowi, saat memberikan keterangan pers di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas mencontohkan bagaimana masyarakat bebas berbicara. Bah­kan kadang sudah berlebihan

"Ada yang dalam berpendapat ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga, biasa-biasa saja," tegas Jokowi.

Selain itu Jokowi menjelaskan pemerintah tidak pernah melarang melakukan aksi demo. Terlihat banyaknya demo yang berlangsung setiap minggunya.

Patung Kuda, di depan Istana juga demo juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Juga enggak ada masalah," tuturnya.

Kritikan soal indeks demokrasi yang menurun disampaikan Anies Baswedan dalam Debat Capres yang digelar di Kantor KPU, Selasa (12/12/2023) lalu. Anies mengatakan, ada tiga hal yang harus terpenuhi dalam demokrasi. Pertama adalah adanya kebebasan berbicara.

Kedua, adanya oposisi yang bebas mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Ketiga, proses pemilu yang netral, transparan, jujur adil. "Dan kalau kita saksikan dua ini mengalami problem, kita saksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik, dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita," tutur Anies.

Apa yang disampaikan Anies kurang lebih mirip dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis BPS. Pada periode 2014-2022, indeks demokrasi Indonesia mengalami pasang surut. Pada 2014, level IDI mencapai 73,04 dan mengalami penurunan di 2015 menjadi 72,82.­

Kemudian, penurunan kembali terjadi di 2016 di level 70,09. Na­mun setelah itu tren IDI mengalami peningkatan meski pada 2020 sempat mengalami penurunan di level 73,66 setelah di tahun sebelumnya me­nyentuh 74,92. Setelah itu, tren IDI mengalami peningkatan signifikan seperti di 2022 yang menyentuh skor 80,41.

Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi menilai, jika melihat indeks demokrasi dari BPS artinya pernyataan Anies mengada-ada. "De­mokrasi kita sudah on the track. Dan itu mutlak dibutuhkan bangsa ini," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Tim Nasional (Timnas) Pemenang­an Anies-Muhaimin (Amin), Ham­dan Zoelva mengatakan, jika Amin menang pihaknya akan membuka keran kebebasan berbicara. Pihaknya akan membebaskan partai politik (parpol) pengusung untuk memberi­kan kritik.

“Karena, kritik itu adalah bagian dari dinamika kehidupan negara. Tan­pa ada kritik, pemerintah menganggap dia selalu benar,” kata Hamdan

Menurut dia, saat ini parpol pengu­sung Jokowi cenderung memilih bung­kam untuk mengkritik pemerintah. Padahal, kritik itu merupakan indika­tor bahwa sistem demokrasi berjalan dengan baik.

Sementara itu, Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Usman Hamid mengatakan, demokrasi Indonesia me­mang sedang mengalami kemunduran, karena ekspresi publik mengalami pengekangan. Ia lalu mencontohkan kasus Butet Kartaredjasa.