Perdebatan Tentang Netralitas Jelang Pilpres 2024

JAKARTA - Mendekati waktu pencoblosan, gerak-gerik Capres dan Cawapres disorot tajam oleh berbagai pihak.
Makanya, pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi di sebuah restoran di Jakarta Pusat, menjadi perdebatan.
Pertemuan empat mata yang diiringi makan malam itu dinilai sebagai dukungan Jokowi kepada Prabowo menjelang Pilpres 2024.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, pertemuan empat mata itu menggambarkan kode keras dukungan penuh Jokowi kepada Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

“Tidak ada bantahan soal itu. Semua sudah tahu, Jokowi mendukung Prabowo-Gibran,” kata Adi, Jumat (5/1/2024).

Penilaian seperti itu dibantah Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo- Gibran, Airlangga Hartarto.
Menurut Airlangga, Jokowi seorang negarawan. Karena itu, Airlangga menegaskan, Pemerintah bersikap netral pada Pemilu 2024.
“Wartawan ada di mana-mana, KPU-nya jelas, Bawaslu ada, sehingga saya percaya Pemerintah netral,” tegas Airlangga dalam acara Festival Masak dan Makan yang digelar Partai Golkar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/1/2024).

Namun, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Abdullah Mansyur berbeda pendapat. “Saya sulit mempercayai netralitas Pemerintah,” katanya.
Menurutnya, sejumlah tindakan Pemerintah Pusat maupun daerah, mengindikasikan ketidaknetralan.

Anggota Dewan Penasihat TKN Prabowo- Gibran, Badaruddin Andi Picunang meminta semua pihak tidak meragukan netralitas Pemerintah.
“Sampai saat ini, Pak Jokowi dan pemerintahannya menunjukkan netralitasnya,” tandas dia.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Abdullah Mansyur.

Setelah peristiwa makan malam Prabowo dan Jokowi, Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah tetap netral. Anda percaya?
Sudah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu agar ASN (Aparatur Sipil Negara) dan aparatur yang lain netral. Tapi, dalam prak­tiknya, saya sulit mempercayai netralitas Pemerintah.
Kenapa?
Buktinya, sudah ada di beberapa daerah. Yang terbaru di Garut, lalu beberapa camat di Kota Bekasi, itu membuat saya sulit percaya bahwa Pemerintah netral.

Melihat fakta-fakta itu, saya meragukan komitmen Pemerintah untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Apa saran Anda?
Kalau ingin memposisikan diri sebagai Presiden yang negarawan, sebaiknya seperti di awal. Semua Capres diundang makan siang bersama atau makan malam ber­sama. Kalau itu dilakukan, menunjukkan keadilan dan keseim­bangan terhadap semua calon. Tapi, saat ini hanya Prabowo yang diundang.

Bagaimana jika undangan makan bersama itu, dalam kon­teks hubungan Presiden dengan menteri saja?
Sulit membedakannya. Idealnya, jika mau mencalonkan diri seharus­nya mengundurkan diri, supaya tidak ada konflik kepentingan. Mundur saja, supaya gampang membedakan pertemuannya dengan siapa dan tujuannya apa

Lalu, apa harapan Anda agar netralitas Pemerintah terjaga?
Kami menuntut supaya seluruh pejabat negara, juga aparat negara berkomitmen dengan aturan. Netralitas jangan hanya lip service. Tapi, harus betul-betul realitas di lapangan.