Jokowi Keliling Bagi-bagi Bansos, Koh Ngak Ngajak Mensos Risma

JAKARTA - Dalam dua bulan terakhir, Presiden Jokowi berkeliling ke berbagai daerah untuk bagi-bagi bantuan sosial alias bansos. Anehnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, selaku pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan bansos, tidak pernah kelihatan. Risma ngapain aja ya?
Kegiatan bagi-bagi bansos dimulai Jokowi sejak akhir 2023. Di masa Pemilu, Kepala Negara semakin rajin terjun langsung menyalurkan bansos, baik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan pangan.
Pada Desember 2023, Jokowi menebar bansos di Labuan Bajo, Pekalongan, serta Banyuwangi. Dengan didampingi Ibu Negara Iriana, Jokowi juga berkunjung ke Lapangan Sepak Bola Klumpit Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin, 22 Januari 2024, untuk mengecek penyaluran bansos pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per penerima.
Dalam beberapa kesempatan itu, Jokowi tidak pernah didampingi Mensos Tri Rismaharini. Risma juga tak pernah melakukan pembagian bansos sendiri. Padahal, menteri-menteri lain, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, pernah bagi-bagi bansos.
Lalu, ke mana Risma? Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menjelaskan, Presiden memang tidak mengajak Risma saat bagi-bagi bansos. Alasannya, bansos yang dibagikan Jokowi akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan. Karena itu, Jokowi langsung melibatkan Bulog dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos.
Baca juga : Jokowi Yakin PSI Bakal Lolos Ke Senayan
Penjelasan ini tidak diterima politisi PDIP Aria Bima. Dia menilai, pembagian bansos telah dipolitisasi untuk kepentingan elektoral Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Makanya, Risma, yang merupakan kader PDIP, tidak pernah dilibatkan.

Aria menjelaskan, pemberian bansos seharusnya menjadi ranah Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, pada kenyataannya, pemerintah tidak menggunakan data Kemensos dalam pembagian bansos periode Januari hingga Februari 2024. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian data dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat.
“Kan sangat jelas, Ibu Risma sejak awal menjabat Mensos punya komitmen untuk menggunakan data kemiskinan. Saat ini, data kemiskinan Ibu Risma tidak lagi dipakai,” kata Aria, usai acara Hajatan Rakyat, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/3/2024).

Aria mengatakan, informasi itu didapatkan langsung dari Risma. Menurutnya, Risma mengungkap pemerintah menggunakan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam pembagian bansos.
Ia menyayangkan, pembagian bansos yang dilakukan hanya berdasarkan kepadatan penduduk di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Dia curiga, hal itu bertujuan untuk mendongkrak elektoral Prabowo-Gibran. “Daerah mana yang memberikan efek elektoral tinggi di situlah bansos diberikan," kata Aria.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, ikut menanggapi kegiatan bagi-bagi bansos yang dilakukan Presiden Jokowi menjelang pencoblosan Pemilu 2024. Puan mengatakan, seorang Presiden memang diberi tugas untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat.
Hal itu disampaikan Puan usai menjadi Juru Kampanye Nasional Capres-Cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di Stadion Pringgodani Kota Wonogiri, Jawa Tengah, Minggu (4/2/2024). Menurut Puan, sumber dana bansos berasal dari uang rakyat, sehingga sudah seharusnya diberikan kembali kepada masyarakat miskin yang membutuhkannya.

Bansos itu dari rakyat untuk rakyat. Uangnya berasal dari rakyat,” ujar Puan.
Puan menilai, bansos bisa digunakan sebagai upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Meski begitu, ia meminta pemberian bansos tidak dikaitkan dengan kegiatan politik di Pemilu 2024.
“Kami berharap bansos digunakan sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, tanpa kemudian diklaim atau untuk mendukung salah satu calon pada Pemilu 2024,” ucapnya.

Ketua DPR ini pun meminta kader maupun simpatisan PDIP tidak menolak bansos yang diberikan. Dia hanya berpesan, para kader dan simpatisan PDIP tetap memilih Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.