IKN Bakal Jadi Kota Dunia

IKN - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan, pembangunan Istana Negara dan Hotel Nusantara sudah sesuai target dan siap dipakai pada upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024 bersama Presiden Jokowi. Pihak yang meragukan diminta datang langsung ke IKN.
“Di depan Istana sudah ter­pasang lapangan seremonial untuk tempat upacara. Kantor-kantor Pemerintah juga insya Al­lah hampir semua sudah jadi dan Agustus terlihat,” kata Kepala OIKN Bambang Susantono, Minggu (11/2/2024).
Bambang menjelaskan, nanti juga akan dipasang titik expo yang menampilkan beberapa bangunan yang menggambarkan visi IKN pada 2045.
“Di sana ada rumah-rumah kecil, ada robotik, benar-be­nar futuristik. Kami ingin para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua,” jelasnya.

Menurut Bambang, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi positif tentang pembangunan IKN se­bagai kota cerdas, inklusif dan berkelanjutan.

Pihaknya menyadari bahwa masih ada masyarakat yang apatis dan meragukan IKN.
“Kami ingin agar media sosial dan media massa bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Apa sih fakta dan data sesungguhnya di lapangan,” ujar Bambang.
Menurutnya, pada tahun poli­tik Otorita IKN sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, seperti Nusantara Fair di Jakarta, Nusantara Goes to Campus, dan road show ke berbagai daerah.

Dia menegaskan, Otorita IKN bekerja profesional untuk mewujudkan amanah Undang-Undang yang mengamanatkan pembangunan IKN sebagai kota yang hijau, cerdas, inklusif, tangguh dan berkelanjutan.
Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Ta­hun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Ta­hun 2022 tentang Pembentukan Ibu Kota Negara, luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara adalah 252.600 hektare dan luas wilayah laut adalah 69.769 hektare.

Dari luas wilayah darat terse­but, hanya sekitar 22 persen atau 56.159 hektare yang akan menjadi Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara, yang meliputi pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan dan budaya,” jelas Bambang.
Kemudian, sekitar 78 persen atau 196.500 hektare, akan men­jadi kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara, yang meli­puti kawasan industri, pertanian, perkebunan dan konservasi.

Bambang juga menjelaskan, pembangunan IKN mengusung konsep smart and forest city, yaitu kota pintar yang berkelan­jutan, ramah lingkungan dan berbasis teknologi.

Konsep ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan per­masalahan yang akan dihadapi IKN di masa depan, serta untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Kami berharap IKN dapat menjadi simbol kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia, yang maju, beradab dan berdaya saing di kancah global,” jelasnya.
Eks Wakil Menteri Perhubungan ini juga menjelaskan, siapa pun yang meragukan pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), bisa datang langsung ke lokasi.
“Saya selalu bilang bahwa seeing is believing. Silakan da­tang ke sini, lihat,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan, progres pembangunan IKN da­pat dibuka untuk umum.

“Banyak sekali elemen masyarakat yang ingin melihat di sini dan kami sangat terbuka. Tak ada yang ditutupi di sini,” ujar Bambang.
Bambang mengatakan, tetap harus ada pengaturan untuk membatasi jumlah pengun­jung yang hendak melihat pembangunan IKN, guna menghin­dari kecelakaan kerja.
Selain itu, perlu pula adanya penyesuaian jadwal, sehingga para pekerja dapat mengejar target pembangunan sesuai yang ditentukan.

“Tahun ini stage pertama. Setelah itu akan ada empat stage lagi. Membangun sebuah kota memang napasnya harus panjang, harus konsisten sampai 2045. Saya bukan Aladin,” ujar dia.
Pembangunan IKN didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kemudian, 80 persen yang menaungi master plan pembangunan IKN dari pihak swasta, terutama dari domestik.

Karena itu, apabila ada yang mengatakan tidak ada investor menanamkan modal di IKN, pada kenyataannya sudah terjadi empat kali groundbreaking di IKN dengan total nilai Rp 47,5 triliun dari investasi publik mau­pun swasta.
“Kita melihat pembangunan IKN tidak hanya gedung Pemerintah, fasilitas dan infrastruktur. Namun juga hal-hal yang mem­buat kota ini nanti bisa jadi kota yang layak huni dan dicintai,” katanya.