TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Presiden Jokowi Pakai Tim Transisi, Presiden Prabowo Pakai Gugus Tugas

Laporan: AY
Minggu, 02 Juni 2024 | 08:44 WIB
Tim Gugus Tugas Sufi Dasco (no 4 dari kiri) saat bertemu Menkeu Sri Mulyani
Tim Gugus Tugas Sufi Dasco (no 4 dari kiri) saat bertemu Menkeu Sri Mulyani

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah membentuk tim yang membantu dalam penyusunan kabinet dan transisi pemerintahan. Kalau pada pergantian Presiden ke-6 ke Presiden ke-7, pakai Tim Transisi. Di era Presiden RI ke-8 ini, pakai Gugus Tugas yang dipimpin Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Selain Dasco, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani ditunjuk menjadi wakil ketua. Sementara, 4 orang menjadi anggoga Gugus Tugas. Mereka adalah Budi Djiwandono, Sugiono, Prasetyo Hadi, dan Thomas Djiwandono yang fokus membidangi keuangan.

“Ini adalah tim yang diminta Presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah beliau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober,” terang Muzani usai bertemu Menkeu Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2024).

Dipimpin Dasco dan Muzani, Gugus Tugas ini mendatangi Sri Mulyani kantornya. Mereka dating kompak mengenakan kemeja putih dengan celana panjang berwana cream, seperti yang biasa dipakai Prabowo. Mereka berbincang dengan Sri Mulyani yang ditemani Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara terkait penyusunan APBN 2025.

Menurut Sri Mulyani, sinkronisasi sangat penting, terlebih soal anggaran. Kata Sri Mul, Kemenkeu saat ini sedang menyiapkan RAPBN 2025 yang merupakan instrumen penting bagi pemerintahan.

“Termasuk pemerintahan baru di bawah Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang akan menjalankan program-programnya,” kata Sri Mulyani.

Seperti diketahui, usai memenangkan Pilpres 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla juga membentuk tim untuk persiapan transisi pemerintahan dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namanya Tim Transisi yang diketuai Rini Soemarno. Selain Rini, ada empat staf deputi yang turut membantu Tim Transisi. Mereka adalah Hasto Kristianto, Andi Widjajanto, Faisal Akbar, dan Anies Baswedan. Tugas utamanya ada tiga: merancang strategi penjabaran visi misi, 9 program aksi, dan janji-janji dalam kampanye yang diusung.

Lalu apa perbedaannya? Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai ada beberapa faktor yang membedakan Tim Transisi saat Presiden ke-7 dengan Gugus Tugas yang dibentuk Presiden RI ke-8.

Pertama, peralihan dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden Jokowi. Saat itu, Jokowi yang notabene kader PDIP merupakan oposisi pemerintahan SBY. Terlebih, hubungan antara SBY dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak harmonis.

Sedangkan saat ini, kata Qadari, Jokowi dan Prabowo merupakan satu tim di pemerintahan. Keduanya memiliki visi dan misi mengusung Indonesia Emas 2045.

“Jadi harusnya lebih mudah mencocokkan program pemerintahan sebelumnya dengan program Pak Prabowo. Terbukti bisa bertemu Menkeu,” ulas Qodari saat dihubungi, Sabtu (1/6/2024) malam.

Adapun yang ingin dicapai Prabowo-Gibran adalah bagaimana program mereka bisa terakomodasi melalui struktur keuangan dan birokrasi negara. Sehingga, pemerintahan selanjutnya mampu berlari kencang usai dilantik pada 20 Oktober 2024.

Apakah akan efektif? Qodari menyebut Tim Gugus Tugas yang lebih paham. Ia menyarankan agar tim ini diperluas, bukan hanya diisi orang-orang terdekat Prabowo, tetapi dari kalangan luar, khususnya profesional. “Saya kira bagus. Nanti kita bisa melihat keragaman perspektif. Barangkali bisa kasih perspektif yang lebih luas,” usul Qodari.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, tim semacam ini sangat diperlukan. Hanya saja, normalnya tidak dibentuk oleh kandidat terpilih. Melainkan oleh pemerintah yang akan berganti.

Menurutnya, tim yang dibentuk oleh presiden terpilih, lebih tepat disebut panitia seleksi anggota kabinet. Membaca situasi yang ada, khususnya wacana penambahan kabinet, Dedi menilai tim semacam itu tidak akan banyak miliki fungsi. Kecuali sekadar formalitas.

“Tim sinkronisasi akan jauh dibutuhkan jika berdampak pada perbaikan tata kelola jabatan elit dan punya orientasi yang mengadopsi visi misi,” pungkasnya.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo