Puan Diusulkan Sebagai Ketua Harian PDIP
JAKARTA - Megawati Soekarnoputri diprediksi belum akan bergeser posisinya sebagai Ketua Umum PDIP. Namun, peran Mega tidak akan seperti dulu lagi. Nantinya untuk mengurus tugas-tugas partai, akan dibuat posisi Ketua Harian PDIP. Posisi baru ini sepertinya sengaja dibentuk untuk Puan Maharani agar bisa latihan jadi Ketum PDIP.
Soal perubahan dalam struktur PDIP itu, disampaikan Aria Bima. Menurutnya, rencana ini muncul setelah dalam Rakernas PDIP pada akhir bulan lalu, mayoritas kader masih menghendaki agar Mega kembali pimpin PDIP.
Politisi Senior PDIP ini menyebut, jabatan Ketua Harian jadi jalan tengah dalam menyiapkan transisi kepemimpinan di kandang Banteng. Mega yang tetap menjabat sebagai ketum, perannya lebih menyerupai dewan syuro dan majelis tinggi. Sedangkan untuk mengurus partai, Ketua Harian PDIP yang akan menjalankannya.
Berarti wewenang Mega berkurang? Anggota DPR ini membantahnya. Kata dia, Mega akan tetap memiliki hak veto sebagai pengambil keputusan tertinggi di PDIP.
"Kita percaya bahwa Ibu Mega akan lebih berfungsi seperti Dewan Suro nya dengan Majelis Tingginya yang mempunyai hak veto lah. Kami berharap nanti ke depannya untuk yang lebih teknis tentu ada jenis-jenis ketua harian yang lebih muda," ucap Bima.
Ditanya siapa yang akan menempati posisi Ketua Harian PDIP, Bima masih merahasiakannya. Namun, dia memberi gambaran bahwa calon itu berusia lebih muda.
"Kami berharap nanti kedepannya untuk yang lebih teknis tentu ada jenis-jenis ketua harian yang lebih muda, yang lebih bisa menavigasikan partai dengan era gen Z yang pemilihnya hampir masuk ke 156 juta untuk Pemilu 2029," tegas Ketua DPP PDIP ini.
Sekali lagi, Bima menegaskan bahwa PDIP masih membutuhkan sosok Mega ntuk memimpin Banteng. "Saya melihat beliau masih menjadi soliditas perekat partai dan penjaga integritas partai untuk selalu mempunyai marwah ideologis," sebut Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.
Sementara itu, Puan yang disebut-sebut akan menempati posisi Ketua Harian PDIP, mengaku belum mendengarnya. "Belum dengar," tandas Puan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Saat ditanya apakah dirinya berpeluang mengisi jabatan tersebut, mengingat kepengurusan di PDIP mulai memasuki masa transisi, Puan kembali mengelak. Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu tak menjawab tegas soal peluang posisi tersebut terealisasi. Termasuk jika dirinya diminta untuk mengisinya.
"Belum denger, nanti kita lihat lagi," jelas Puan, meninggalkan lokasi.
Terpisah, Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan menilai, di PDIP memang ada dua sosok penerus Mega. Pertama Puan Maharani, anak Mega dari mendiang Taufik Kiemas. Kedua Muhammad Prananda Prabowo, buah cinta Mega dengan almarhum Kapten Pnb Surindro Supjarso.
"Soal apakah itu bermakna Mbak Puan akan mengganti Bu Mega, ya bisa saja. Akan tetapi, semuanya itu tergantung Bu Mega. Bisa pilih Mbak Puan, bisa kakaknya (Prananda Prabowo)," nilai Prof Kacung kepada Redaksi, Selasa (4/6/2024).
Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho mengapresiasi, langkah PDIP yang akan membentuk posisi Ketua Harian DPP. Kata Dimas, posisi Ketua Harian DPP merupakan pilihan cerdas dari partai besar sekelas PDIP untuk mempersiapkan transisi kepemimpinan politik secara lebih gradual.
Terlebih, untuk merespon kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan dan tantangan era politik baru. "Jika Puan Maharani dipilih untuk menjadi Ketua Harian, maka hal tersebut merupakan pilihan yang rasional," imbuh Dimas saat berbincang dengan Redaksi.
Pasalnya, Puan telah menjalani rentetan ujian politik sebagai pemimpin publik. Mulai dari menjabat sebagai Menko PMK di periode pertama pemerintahan Jokowi, kemudian Ketua DPR dan berpotensi untuk kembali terpilih sebagai bos Senayan.
Dimas menilai, posisi yang akan diberikan pada Puan itu bisa dimaknai sebagai awal dari regenerasi kepemimpinan. Namun, dia menyarankan agar Puan tidak puas diri. Puan harus memanfaatkan momentum itu sebagai latihan menjadi Ketum PDIP.
"Hal ini juga bermakna positif bagi internal PDIP dalam konteks penguatan institusionalisasi politik dan kepartaian," pungkasnya.
TangselCity | 21 jam yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
TangselCity | 16 jam yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
TangselCity | 14 jam yang lalu
Pos Tangerang | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu