Di Era Jokowi, RI Berhasil Menekan Laju Deforestasi

JAKARTA - Indonesia berhasil menurunkan laju penebangan hutan atau deforestasi. Penilaian itu disampaikan oleh World Resources Institute yang melakukan analisa bersama Kementerian LHK RI dan University of Maryland, USA selama 2022-2023.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya menyampaikan hal tersebut pada pleno para menteri di Oslo Tropical Forest Forum 2024, Norwegia, Rabu (26/06/2024).

Laju deforestasi di Indonesia pada 2022-2023 menunjuk­kan hanya 0,13 juta hektar per tahunnya.

“Laju deforestasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, merupakan yang terendah sepanjang sejarah. Ini melampaui negara-negara lain,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/06/2024).

Siti menjelaskan, upaya menekan deforestasi dilakukan secara terstruktur. Mulai dari Pemerintah Pusat, hingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) di setiap provinsi yang didukung oleh sejumlah elemen masyarakat.

Indonesia juga melakukan ber­bagai macam corrective action melalui kebijakan pengelolaan hutan. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat memberikan regulasi yang menjadi rujukan implementasi di tingkat tapak.

“Saat ini tidak ada lagi ke­giatan pemanfaatan maupun penggunaan hutan di dalam hutan primer,” ucap menteri asal NasDem ini.

Berdasarkan peta indikatif, 6,6 juta hektare lahan hutan primer tidak bisa diganggu. Sehingga semua kegiatan la­pangan yang berada di posisi itu wajib dikonfirmasi kepada pihak terkait kehutanan. Langkah ini cukup signifikan mengerem laju deforestasi.

Selain itu, Indonesia berha­sil mengendalikan kebakaran hutan selama periode El Nino. Capaian ini memastikan tar­get pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan atau forest and other land uses (FOLU) Net Sink 2030 tetap berada pada jalurnya.

Siti juga membeberkan, se­lama pemerintahan Presiden Jokowi, wilayah yang dibagikan secara sah kepada masyarakat lokal dan adat melalui agenda perhutanan sosial telah meningkat 18 kali lipat dibandingkan era pemerintahan sebelumnya. Diproyeksikan, akan melampaui 20 kali lipat pada akhir bulan Oktober tahun 2024.

Pada panel pleno, para menteri itu, Siti juga menyampaikan komitmen pengurangan emisi melalui komitmen pencapaian NDC Indonesia. Pendekatan Indonesia dalam mengelola sumber daya alam dan melak­sanakan aksi iklim bersifat siste­matis dan terintegrasi. Men­cakup 15 kelompok aksi iklim yang terangkum dalam Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.

“Rencana ini mengikat se­cara hukum, bukan sekadar komitmen di atas kertas,” tegas Siti.

Ia menuturkan, sejak penandatanganan MoU baru pada bulan September 2022, Pemerintah Norwegia telah mem­berikan kontribusi berbasis ha­sil sebesar 156 juta dolar AS untuk mendukung FOLU Net Sink 2030 di Indonesia. Meski demikian, sebagian besar pem­biayaan yang dibutuhkan untuk memenuhi target FOLU Net Sink RI mayoritas berasal dari kocek Indonesia.

Siti juga mengapresiasi Pemerintah Norwegia, atas ke­mitraan produktifnya dengan Indonesia. Selain itu, juga mitra internasional yang memotivasi Indonesia dalam upaya pelestarian lingkungan dan kehutanan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK Hanif Faisol Nurofiq memastikan, upaya-upaya menekan deforestasi terus dilakukan oleh KLHK. Sebab, hutan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan.

“Maka kami bertugas mem­beri arahan bagaimana penge­lolaan hutan bisa diimplementasikan di tingkat tapak,” kata Hanif.

Deforestasi biasanya dilaku­kan dengan tujuan bisnis. Kini dalam pengusahaan lahan, KLHK menerapkan multiusaha kehutanan, yakni kegiatan usaha selain pemanfaatan hasil hutan kayu.

“Kalau dulu orientasi hanya kayu sehingga harus tebang kayu sekarang semua perizinan di bidang kehutanan diberikan akses lolosnya harus berdasar­kan tapaknya untuk mengelola multiusaha kehutanan,” jelas­nya.

Hanif menyebut, seluruh regulasi-regulasi tersebut terus dikoreksi dan diperkuat oleh Menteri LHK dan jajarannya, untuk kemudian dikomunikasi­kan dengan Pemda agar mampu mengerem laju deforestasi.

Dia menambahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kemampuan Indonesia dalam menekan deforestasi diperkirakan mencapai angka 300 ribu hingga 400 ribu di pada tahun ini.

“Artinya upaya corrective action yang dilakukan perla­han namun pasti membuktikan bahwa negara kita bisa menu­runkan laju deforestasi ini,” tutupnya.