Di Jakarta Sekolah Swasta Gratis Mulai Dijalankan 2025

JAKARTA - DKI Jakarta tengah menyiapkan realisasi program Sekolah Swasta Gratis. Kebijakan ini dipatok sudah berjalan tahun depan.

Program Sekolah Swasta Gratis menjadi warisan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2019-2024 yang masa baktinya telah berakhir pada Senin (26/8/2024).

Jumat (23/8/2024), Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan (Disdik) telah menandatangani kesepakatan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan sekolah swasta yang bersedia menyelenggarakan pendidikan gratis.

Ketua Komisi E periode 2019-2024, Iman Satria mengatakan, MoU ini merupakan tahap awal sebagai landasan hukum perjanjian kedua belah pihak untuk merealisasikan program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta.

Diakui Iman, kesepakatan tersebut belum sempurna. Namun setidaknya Komisi E dan Disdik telah turun langsung berkomitmen menjalankan program Sekolah Swasta Gratis.

“Perbaikan-perbaikan akan terus kita lakukan. Tahapan-tahapan juga sudah kita siapkan. Misalnya apa yang akan dikerjakan oleh Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) nanti,” kata Iman dalam keterangannya, Senin (25/8/2024).

Iman berharap, program Sekolah Swasta Gratis dapat menyelesaikan segudang masalah di sektor pendidikan. Termasuk memperluas akses anak untuk bisa bersekolah.

“Insya Allah di 2025 tidak ada lagi anak Jakarta yang teriak tidak bisa masuk sekolah karena faktor biaya,” ujarnya.

Dia memastikan program ini akan dilanjutkan oleh Komisi E yang baru. Karena eksekutif dan legislatif sudah bersepakat menjalankan program ini pada tahun 2025.

Menurutnya, saat program Sekolah Swasta Gratis diterapkan, bantuan sosial berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan dihapus. “Anggaran KJP akan dialihkan ke sekolah swasta. Hitung-hitungannya di angka Rp 2,3 triliun itu sudah cukup,” tegasnya.

Anggaran tersebut, lanjutnya, mampu meng-cover sebanyak 238 ribu siswa sekolah swasta di Jakarta. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK.

Sebagai informasi, anggaran KJP Rp 2,8 triliun, sehingga masih ada sisa anggaran Rp 500 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk kebutuhan seragam anak-anak dan lain-lain.

Anggota Komisi E Muhammad Thamrin mengatakan, MoU program Sekolah Swasta Gratis merupakan terobosan besar untuk dunia pendidikan. Dia berharap, tak ada lagi masalah bagi Calon Peserta Didik Baru (CPDB) saat pendaftaran sekolah melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Setiap tahun bermasalah pada hal-hal yang itu-itu juga,” ucap Thamrin.

Selain itu, harap Thamrin, program Sekolah Swasta Gratis bakal menghilangkan persoalan ijazah tertahan. Termasuk menyelesaikan masalah bantuan sosial KJP yang tidak tepat sasaran.

“Kami capek karena ada saja aduan soal ijazah tertahan, KJP nya yang bermasalah. Sehingga ini dari pimpinan dan semua anggota Komisi E membuat terobosan baru supaya warga Jakarta tenang,” tuturnya.

Anggota Komisi E Abdul Aziz, yang kembali terpilih menjadi anggota dewan 2024-2029 memastikan akan terus mengawal kesepakatan pimpinan dan anggota Komisi E periode 2019-2024. Terlebih, kebijakan tersebut benar-benar terealisasi pada Tahun Ajaran Baru 2025.

“Ini harus terus dilanjutkan oleh anggota dewan yang baru agar bisa terealisasi di tahun 2024-2029,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi E Jhonny Simanjuntak berharap, penerapan sekolah gratis tidak berdampak pada para penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Mahasiswa harus tetap bisa menikmati program subsidi pendidikan tinggi dari Pemprov DKI Jakarta.

“Saya melihat banyak program-program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dikurangi. Termasuk KJMU. Padahal efek dari KJMU itu tidak kita lihat sekarang, tetapi nanti 15 sampai 20 tahun yang akan datang,” tutur Jhonny.

Secara filosofis, jelas dia, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) berfungsi sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan dan menekan kesenjangan sosial. Melalui beasiswa kepada mahasiswa Jakarta merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya mewujudkan keadilan dan mengurangi kesenjangan.

Siapkan Kajian Matang

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah menyiapkan kajian yang matang untuk merealisasikan program Aekolah Swasta Gratis.

“Sekolah kita bagi dalam klaster 1, 2, 3. Sementara klaster 4 dan 5 tidak mungkin kita berikan bantuan sekolah gratis karena mereka juga tidak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ada 495 sekolah,” ungkap Budi.

Budi mengapresiasi dukungan penuh Komisi E yang berperan besar memuluskan rencana penerapan sekolah gratis dan memiliki komitmen tinggi untuk mengurai benang kusut yang selama ini membelit pendidikan di Jakarta.

“Dari sisi anggaran juga cukup tersedia untuk memenuhi pembiayaan sekolah gratis. Kebijakan ini mulai berlaku pada tahun ajaran baru 2025,” kata Budi.

Namun Budi bilang, pihaknya masih mendalami anggaran untuk program Sekolah Swasta Gratis. Ditegaskan Budi, sekolah swasta gratis ini akan mengutamakan anak-anak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).