PKB Usul Preshold Pilpres Cukup 10 Persen

JAKARTA - Selain aklamasi memilih kembali Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum, Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali pada 24-25 Agustus 2024 mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya, ambang batas pencalonan presiden alias Presidential Threshold (PT) Pilpres 2029 diturunkan, dari 20 jadi 10 persen.

Rekomendasi eksternal muktamar juga mendesak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), agar Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 dipisah. Hal ini disampai­kan Ketua DPP PKB, Nihayatul Wafiroh dalam keterangannya, kemarin.

Di luar politik dalam negeri, lanjutnya, muktamar bahkan juga menelurkan rekomendasi kebijakan internasional. Yakni mendesak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan PBB mengakui kemerdekaan Palestina. Serta meminta Israel melaksanakan hasil tersebut.

"Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB agar mengek­sekusi keputusan International Court of Justice (ICJ) yang mengakui Palestina adalah negara, dan memaksa Israel melaksanakan seluruh hasilnya," tegas Nihayatul.

Selain itu, muktamar juga meminta Pemerintah tegas dan aktif menindak praktik judi on­line dan pinjaman online ilegal. Termasuk mendesak Pemerintah meningkatkan literasi masyara­kat terhadap bahaya judi online dan pinjaman online.

Tidak hanya melarang, tetapi juga melakukan pendidikan, meningkatkan literasi kepada masyarakat," tandasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda menambahkan, muktamar juga menelurkan rekomendasi internal. Isinya, memutuskan bergabung dan mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Diakuinya, selama ini sejum­lah elite PKB sudah kerap me­nyatakan sikap tersebut. Namun, belum resmi karena belum diba­has dalam forum tertinggi partai. "Kami pertegas sikap politik PKB secara institusi ini," jelasnya.

Sekadar informasi, keputusan Muktamar VI yang berlang­sung di Nusa Dua, Bali, Muhaimin terpilih aklamasi sebagai Ketua Umum PKB periode 2024-2029 dalam rapat pleno keempat Muktamar PKB, Sabtu (24/8/2024) malam.

Usai pemilihan ketum, rapat pleno dilanjutkan memilih Ketua Dewan Syuro PKB. Seluruh pengurus DPW PKB juga sepakatmemberikan posisi terhor­mat tersebut kepada Wapres KH. Ma’ruf Amin.