Bansos Bukan Satu-satunya Cara Atasi Kemiskinan

JAKARTA - Sebelumnya  Muhadjir meminta Pemerintah Kota Malang menyiapkan lahan lebih layak untuk warga Tanjungrejo. Juga, mengusahakan sekolah bisa lebih dekat dengan Kelurahan Tanjungrejo.

Saat berkeliling, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menyempatkan berkunjung ke rumah warga bernama Idah Warsini (40) yang telah graduasi dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan beralih menjadi penjual kue.

Dia mengapresiasi keputusan Idah lulus dari PKH, dan berhasil mengembangkan ekonomi untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang belum menerimanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem berkurang satu persen tiap tahun hingga 2024.

“Saya minta kita fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun ini,” ujar Ma’ruf saat Rapat membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Amin di Istana Wapres Jakarta, awal bulan ini.

Ma’ruf yang juga Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menerangkan, Pemerintah sudah memiliki tiga instrumen kebijakan untuk menangani kemiskinan ekstrem.

Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024.

Kedua, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Ketiga adalah pelaksanaan pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera ditetapkan.

Merujuk pada data BPS, tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen. Presiden Jokowi menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen pada 2024.

Dengan berbagai instrumen kebijakan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah berharap, target penurunan kemiskinan ekstrem bisa tercapai. (em.id)