Sekolah Murah

SERPONG - Kampanye para calon gubernur, bupati dan walikota yang akan “bertanding” di Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, mesti fokus pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat di lapisan bawah.

Para calon gubernur, bupati dan walikota mesti menyatakan bahwa mereka akan berjuang meringankan beban rakyat miskin. Membantu anak-anak dari keluarga tak mampu agar bisa sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Mereka juga mesti menyatakan akan memberikan beasiswa bagi anak-anak berprestasi.

Banyak anak-anak dari keluarga tak mampu, tidak bisa masuk sekolah negeri karena kursinya terbatas. Mereka ini kemudian masuk ke sekolah swasta. Untuk masuk ke sekolah swasta, mereka harus membayar uang pangkal. Mereka juga harus membayar uang sekolah.

Supaya tak ada siswa yang putus sekolah, para calon kepala daerah juga mesti memperjuangkan subsidi untuk anak-anak dari keluarga tak mampu yang sekolah di sekolah swasta.

Kita berharap, anak-anak dari keluarga tak mampu, bisa sekolah gratis di sekolah swasta. Bisa mendapatkan pakaian seragam sekolah dan buku pelajaran gratis.

Kita juga berharap kualitas sekolah terus diperbaiki. Bukan hanya di kota-kota besar, sekolah di kota-kota kecamatan pun mesti ditingkatkan kualitasnya. Ke depan ini, mutu guru sekolah menengah di kota-kota kecamatan juga mesti ditingkatkan. Artinya, ke depan, mutu guru di daerah tak boleh kalah dari guru di kota-kota besar.

Supaya anak-anak dari keluarga tak mampu yang ada di daerah terpencil bisa sekolah gratis hingga tingkat sekolah menengah atas, maka menteri yang menangani persoalan pendidikan bersama gubernur dan bupati mesti menambah jumlah sekolah negeri, SMP dan SMA/SMK di desa-desa dan kota kecamatan. Terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua.

Kita juga berharap, untuk daerah padat penduduk di Jawa, penambahan jumlah SMP dan SMA negeri perlu segera dilakukan agar anak-anak dari keluarga tak mampu bisa gratis masuk sekolah menengah.

Menteri yang mengurus soal pendidikan bersama gubernur, bupati dan walikota juga mesti secepatnya merehabilitasi bangunan sekolah yang rusak dan bisa membahayakan siswa.

Jadi sekali lagi kita berharap, ke depan ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota memprioritaskan upaya mewujudkan sekolah murah dan berkualitas. Ke depan ini, semua anak harus sekolah. Dan, sekolah di sekolah negeri, 100 persen gratis. Sedangkan untuk sekolah swasta, diharapkan 25 persen siswanya tak dipungut biaya apapun.