Isu Permainan Kuota Haji, Yaqut Balik Nantang DPR Untuk Ungkap Kecurangan Ke Publik

JAKARTA - Isu permainan kuota jamaah haji tahun 2024 semakin panas setelah Pansus Haji DPR memeriksa sejumlah saksi dari Kementerian Agama. Dengan tenang, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas malah nantang balik DPR untuk segera mengungkap temuan itu, ke publik.

Tantangan itu disampaikan Yaqut usai menghadiri rapat kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR, di Senayan, Jakarta, Rabu (11/9)2024). Raker digelar sehari setelah Pansus Haji mengkritik Yaqut yang 2 kali tak penuhi Panggilan Pansus Haji DPR.

Kepada wartawan, adik dari Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf itu, menegaskan, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 berlangsung sesuai ketentuan dan tidak ada praktik kotor. Ia pun membantah temuan Pansus soal dugaan menerima gratifikasi dari 3.500 jamaah yang berangkat tanpa masa tunggu.

“Kalau Pansus menemukan itu, silakan dibuka, saya persilakan semua,” kata Yaqut.

Sebagai seorang muslim, Gus Yaqut mengaku punya kewajiban menjaga kelancaran ibadah haji. Meski begitu, dia tidak membenarkan atau menyalahkan kabar dugaan gratifikasi di balik ibadah tahunan umat Islam tersebut.

“Itu sudah menjadi materi, biar nanti pansus yang akan mengungkapkan. Benar atau tidak, itu bukan ranah kita,” paparnya.

Lebih lanjut, Gus Yaqut menekankan, dari total kuota jamaah haji Indonesia tahun 2024 sebesar 241.000 orang, semuanya berangkat sesuai daftar tunggunya masing-masing. Kecuali untuk jamaah khusus yang berjumlah 27.680 orang.

Mantan Ketum Gerakan Pemuda (GP) Ansor itu, menjanjikan bakal menindak tegas jajarannya jika ada yang terlibat permainan kuota haji.

“Ayo kita tindak bareng-bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat, gitu loh,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga membantah mangkir dari panggilan Pansus Haji DPR. Dia mengaku, sampai saat ini tidak pernah ada undangan yang diterima untuk menghadiri rapat.

Dirinya bahkan meminta wartawan untuk mengecek langsung proses administrasi persuratan di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

“Apakah benar saya sudah pernah dipanggil dua kali? Karena kok saya belum menerima sampai saya datang ke sini,” tegasnya.

Berarti siap datang ke Pansus? Untuk datang ke Pansus, Yaqut menyampaikan butuh beberapa pertimbangan. “Tugas saya kan juga banyak sebagai Menteri, apalagi Menteri Agama,” selorohnya.

Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Sunanto mengamini pernyataan Gus Yaqut. Dia membantah pernyataan anggota Pansus Haji, Marwan Jafar yang menyebut Yaqut sudah 2 kali mangkir.

Pria yang akrab disapa Cak Nanto ini menghargai pernyataan Marwan sebagai anggota dewan. Namun, ia penasaran dari mana Marwan mendapat info itu.

“Karena saya sudah cek, belum ada panggilan untuk Menteri Agama,” ujarnya, lewat siaran pers, Rabu (11/9/2024).

Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini menjelaskan, Gus Yaqut akhir-akhir ini memang memiliki banyak aktivitas di Kemenag. Selain gelaran MTQ Nasional, sang menteri juga disibukkan dengan berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya di Kemenag.

Kan acara MTQ disiarkan di TV dan terlihat jelas kapan dan siapa saja yang hadir di sana,” pungkasnya.

Di hari yang sama, Pansus Haji DPR kembali menggelar sidang lanjutan bersama Kemenag. Agenda sidang mendengarkan keterangan dari Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz. Sidangnya berlangsung tertutup di ruang rapat Komisi IV DPR.

Ditemui usai sidang, Anggota Pansus John Kenedy Azis menegaskan, pihaknya akan memanggil Gus Yaqut dalam waktu dekat. Namun, Pansus akan melengkapi data-datanya lebih dulu terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Ditanya kapan waktunya, Azis menyampaikan, pemanggilan dilakukan setelah Pansus Haji rampung melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi selama 4 hari, mulai 11-15 September 2024. Adapun kunjungan tersebut dilakukan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah tahun 2024.

“Setelah selesai penyelidikan, pasti akan dipanggil,” ujarnya, Rabu, (11/9/2024).

Azis menyampaikan, pekerjaan Pansus Haji ditargetkan rampung sebelum masa jabatan anggota DPR 2019-2024 berakhir.

“Sebelum pelantikan, targetnya kerja Pansus Haji ini akan selesai,” pungkasnya.

Diketahui, Pembentukan Pansus Haji bermula ketika Tim Pengawas atau Timwas Haji DPR meninjau langsung penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024 di Arab Saudi.

Timwas Haji kemudian menemukan lima masalah krusial penyelenggaraan haji di bawah kewenangan Kemenag. Antara lain buruknya layanan dasar, alokasi kuota tambahan jemaah haji yang diduga menyalahi aturan, penempatan tenda tak sesuai maktab, minim ketersediaan mandi, cuci, kakus (MCK), hingga kenaikan ongkos haji.

Sebelumnya, anggota Pansus Haji DPR Marwan Jafar mengatakan, pihaknya sudah memanggil Menteri Agama sebanyak 2 kali. Yakni pada Rabu, (4/9/2024) dan Selasa, (10/9/2024). Namun, tak sekalipun Yaqut hadir ke hadapan Pansus.

“Ini dia buying time saja supaya waktu DPR habis,” kata Marwan, Selasa (10/9/2024).

Politisi PKB ini bahkan mengancam akan menggandeng kepolisian, bila Yaqut tidak juga kooperatif. Sebab, sesuai Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPR (UU MD3), pemanggilan paksa itu diperbolehkan.

“Minggu-minggu ini harus maraton kita undang,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Pansus Haji DPR. Namun, pihaknya dalam posisi menunggu laporan.

“Kita masih menunggu surat dan bahan-bahan dari sana,” ucap Tessa, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, (10/9/2024).

Lebih lanjut, Tessa mengapresiasi upaya Pansus Haji DPR menginvestigasi penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk mengantisipasi dugaan penyelewengan kuota Haji 2024.

“Langkah ini penting agar Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dapat menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa korupsi,” pungkas Tessa.