Semua Ketum KIM Belum Bisa Memastikan Jumlah Menteri Yang Akan Didapat

JAKARTA - Semua ketum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus, belum bisa memastikan berapa jatah menteri yang akan didapat. Karena, Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih, masih mengkaji dan menimbang-nimbang, baik jumlah kementeriannya, maupun calon-calon menterinya.

Salah satu pimpinan KIM yang tidak tahu urusan kabinet adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Politisi yang akrab disapa Cak Imin ini, mengaku belum pernah diundang dalam pertemuan KIM untuk membahas susunan kabinet.

“Saya ini, sama sekali belum terlibat. PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan, dan kita pada posisi menunggu saja," ungkap Imin, di Kompleks DPR Jakarta, Sabtu (14/9/2024).

Kendati begitu, Imin mengaku terus mengintensifkan komunikasi dengan Prabowo, dan tim dari Partai Gerindra. Sebab, PKB menginginkan berada dalam posisi solid bersama partai berlogo Garuda itu.

Ketika ditanya lebih detail, apakah akan membahas perihal kursi kabinet bersama KIM, Imin konsisten dengan jawabannya. "Saya nggak tahu. Sampai hari ini, saya belum pernah diundang," aku Wakil Ketua DPR ini.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan Imin. Dasco menegaskan, hingga saat ini memang belum ada pertemuan khusus yang membahas soal susunan kabinet.

"Iya, belum ada pertemuan-pertemuan khusus seperti itu. Belum ada," kata Wakil Ketua DPR itu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (14/9/2024).

Dasco mengakui, memang sudah ada beberapa partai politik yang mengusulkan orang pilihannya ke Prabowo. Namun, ia enggan mengungkap partai yang dimaksudnya.

Dasco menegaskan, persoalan penunjukan menteri periode mendatang merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Saat ini, Prabowo tengah menyusun dan melakukan simulasi guna menyaring orang-orang terbaik untuk membantunya dalam pemerintahan ke depan.

"Presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi. Tetapi memang pada saatnya nanti akan diberitahukan kepada teman-teman ketum parpol dan memang sampai saat ini memang belum," terang Dasco.

Soal komposisi, Dasco menyinggung soal zaken kabinet. Artinya, akan banyak kalangan profesional atau ahli yang masuk dalam kabinet mendatang.

Hal senada juga diungkapkan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Kata dia, Presiden terpilih ingin agar kabinetnya nanti banyak diisi orang-orang profesional.

"Pak Prabowo ingin pemerintahan yang dipimpinnya nanti adalah zaken kabinet. Orang-orang yang duduk di kementerian benar-benar ahli," ujar Muzani.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Agus Gumiwang mengatakan sudah mengantongi nama kader yang bakal masuk dalam komposisi kabinet Prabowo-Gibran. Namun, dia menyerahkan segala keputusan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Sebab, proses pemilihannya dilakukan di level ketua umum partai koalisi.

“Ketua umum sudah tahu dan sudah disampaikan oleh ketua umum siapa saja yang akan ditugaskan sebagai kabinet,” ungkapnya, Kamis (13/9/2024).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden terpilih. Namun, dalam penyusunannya, tentu Presiden terpilih akan melibatkan para pimpinan partai pendukungnya.

"Sejatinya, pembahasan rencana kabinet sudah dilakukan ke seluruh mitra koalisi. Maka aneh kalau koalisi belum diajak bicara," kata Dedi, saat dihubungi Redaksi, semalam.

Namun, jika kasusnya adalah Imin, bisa saja faktor polemik PKB yang kian memanas dengan PBNU menjadi alasannya. Menurut Dedi, Prabowo sangat potensial mengetahui alur akhir dari polemik itu.

"Mungkin saja Prabowo menentukan kabinet bersama Jokowi, bukan mitra koalisinya," ulas Dedi, tadi malam.

Soal wacana zaken kabinet, ia menilai sulit terwujud. Karena dalam prakteknya, Presiden tetap harus melibatkan pimpinan partai dari koalisi pendukungnya. Hal ini, demi menjaga soliditas di internal koalisi.

"Sehingga, bisa saja profesional itu tetap dari kalangan parpol. "Itu artinya kabinet berpura-pura zaken," pungkas Dedi.