Waka I DPRD Pandeglang Respon Sentilan Gubernur Banten

PANDEGLANG - Pihak DPRD Pandeglang tengah merespon positif sentilan Gubernur Banten Andra Soni, terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang agar tidak sepenuhnya menyerahkan persoalan perbaikan jalan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

 

Wakil Ketua (Waka) I DPRD Pandeglang, Fikri Pebriansyah, menyatakan bakal menyikapi serius saran dan arahan yang disampaikan Gubernur Banten. Sebab dia menilai, hal itu pengingat serius untuk Pemda Pandeglang agar bisa mengatasi pembangunan jalan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pandeglang.

 

“Oleh karena itu, saya merespon atas saran maupun penyampaian Pak Gubernur untuk Kabupaten Pandeglang, bahwa ini akan kami tindaklanjuti dan akan kami bahas, kami akan kawal betul untuk bagaimana Kabupaten Pandeglang kedepan bisa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan,” tegas Fikri, Minggu (24/5).

 

Langkah menindaklanjuti yang bakal dilakukan pihak DPRD Pandeglang kata Fikri, akan mengawal melalui rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) dan APBD Tahun Anggaran (TA) 2027 Kabupaten Pandeglang.

 

“Yang mana hari ini Kabupaten Pandeglang masih banyak jalan yang rusak dan belum begitu baik sekitar 196,405 kilometer. Maka dari itu akan disikapi serius melalui rapat pembahasan di RKUA-PPAS maupun di APBD TA 2027,” tegasnya lagi.

 

Politisi muda Kabupaten Pandeglang ini mengakui, Kabupaten Pandeglang dalam keadaan kondisi fiskalnya banyak ketergantungan kepada Pemprov Banten maupun ke pemerintah pusat. Terlebih katanya, banyak program yang digelontorkan oleh Pak Gubernur ke Kabupaten Pandeglang.

 

“Dan tentu Pandeglang merasa bersyukur atas pembangunan yang senantiasa dilakukan oleh Pak Gubernur ke Kabupaten Pandeglang, khususnya dalam program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra),” ungkapnya.

 

Namun demikian katanya lagi, tentunya Kabupaten Pandeglang dengan wilayah luas dan banyaknya ruas jalan di Kabupaten Pandeglang yang masih rusak. Ia berharap support dari Gubernur Banten tak hilang.

 

“Tentu kami pun berharap bantuan dan support dari Pak Gubernur untuk Kabupaten Pandeglang, senantiasa selalu ada seperti banyaknya program Bang Andra di tahun 2025-2026. Kami harapkan bisa bersama-sama berkolaborasi menyelesaikan persoalan-persoalan di Kabupaten Pandeglang, salah satunya adalah kaitan dengan jalan,” pungkasnya.

 

Untuk diketahui, Pemprov Banten mengingatkan Pemkab Pandeglang agar tidak sepenuhnya menyerahkan persoalan perbaikan jalan kepada Pemprov. Meski Pemprov melalui program stimulus Bang Andra mengalokasikan porsi besar pembangunan untuk wilayah Banten Selatan, daerah diminta tetap aktif membangun infrastruktur secara mandiri. 

 

Pesan itu disampaikan Gubernur Banten, Andra Soni, dalam kegiatan riung bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Taman Jati Gedung Negara Banten, Senin (18/5) lalu.

 

“Khusus untuk Pandeglang, saya nggak mau semua diserahkan ke provinsi. Saya juga ingin lihat apa yang dilakukan Pandeglang untuk mengurangi jalan rusak dan meningkatkan kualitas jalan yang ada,” kata Andra.

 

Sebelumnya diberitakan, era kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang, Raden Dewi Setiani-Iing Andri Supriadi, tercatat jalan yang mengalami rusak berat  yang tersebar di 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, panjangnya mencapai 196,405 kilometer.

 

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang yang dipimpin Dewi-Iing, belum mampu merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan, karena kondisi fisikal Pandeglang masih lemah.

 

Menurut data yang dihimpun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang masih lemah karena besarnya kurang lebih Rp 350 Miliar pada Tahun 2025. Sedangkan pada tahun 2024 dari target Rp 352 Miliar hanya tercapai Rp 207 Miliar.

 

Pada masa kepemimpinan Dewi-Iing pada tahun pertama pemerintah pusat memangkas Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perbaikan infrastruktur kurang lebih mencapai Rp 107 Miliar, dan yang Rp 80 Miliar untuk perbaikan jalan.

 

Pemangkasan itu mengakibatkan tahun pertama Dewi-Iing tidak dapat melaksanakan perbaikan jalan sesuai harapan masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2026, ternyata pemerintah pusat tetap melakukan pemangkasan dan kembali lagi tidak ada proyek besar untuk penanganan perbaikan jalan. Kecuali dari program Bang Andra dan program jalan Inpres.