Pesan Presiden, Para Menteri Jangan Bikin Kontroversi

JAKARTA - Sebulan sebelum lengser, Presiden Jokowi memberikan instruksi tegas kepada seluruh menterinya jangan membuat kebijakan kontroversial yang bikin gaduh.

Pesan ini disampaikan Jokowi kepada para menteri dalam Sidang Kabinet, di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024) lalu. Kepala Staf Kepresiden, Moeldoko menceritakan, dalam Sidang Kabinet tersebut, Jokowi meminta jajarannya di pemerintahan untuk hati-hati dalam membuat kebijakan.

"Supaya para menteri menjalankan tupoksinya tanpa membuat sebuah kebijakan yang kontroversi," terang Moeldoko, saat meninjau pameran Bali International Airshow, di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu (18/9/2024).

Moeldoko melanjutkan, para menteri juga diminta tidak membuat kebijakan yang tak produktif. “Dalam arti kata menimbulkan sesuatu. Karena ini pemerintahan tinggal sesaat," imbuhnya.

Selanjutnya, Jokowi meminta kepada seluruh menterinya untuk menyukseskan proses transisi pemerintahannya ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto. "Supaya seluruh kementerian memberikan informasi optimum pada kepada Pemerintah yang akan datang dalam konteks transformasi," jelas mantan Panglima TNI itu.

Para menteri pun siap melaksanakan pesan Jokowi ini. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, menyatakan akan sami'na waato'na dengan instruksi Jokowi. "Saya siap," ucap Muhadjir, saat dihubungi Redaksi, Rabu malam (18/9/2024).

Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, pesan Jokowi ini sangat wajar. Dia melihat, Jokowi ingin mengakhiri jabatannya dengan baik, alias husnul khatimah. Karena itu, di hari-hari terakhir pemerintahannya, tidak boleh ada yang kontroversial, apalagi yang dapat merusak citra.

Trubus lalu mencontohkan kebijakan kontroversial yang membuat masyarakat geleng-geleng kepala. Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengeluarkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen bagi masyarakat yang ingin membangun rumah. Rencananya, kebijakan ini mulai berlaku pada 2025.

"Bangun rumah kena PPN, itu kan meresahkan masyarakat,” papar Trubus, Rabu (18/9/2024).

Sebelum ini, kata Trubus, juga ada pemungutan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Yang terbaru, rencana kenaikan tarif KRL. Menurutnya, kebijakan-kebijakan seperti ini memberatkan rakyat dan kontroversial.

Jika Jokowi ingin husnul khatimah, kata dia, kebijakan-kebijakan seperti ini harus dihindari. Para menteri harus mengerti, bahwa kebijakan kontroversial juga dapat menimbulkan gejolak di masyarakat.

Kebijakan lain yang kontroversial adalah rencana adanya iuran pensiun tambahan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku, bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal diundang Presiden Jokowi ke Istana untuk memberi masukan mengenai hal ini.

Andi Gani mengklaim, Jokowi kaget dengan munculnya rencana kebijakan tersebut. "Presiden agak terkejut, siapa yang mengeluarkan ini,” imbuhnya, Selasa (17/9/2024).

Menurut Andi Gani, Jokowi sempat bertanya siapa yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Setelah itu, Jokowi meminta masukan dari Andi Gani. “Presiden menerima masukan saya," ucap Andi Gani, tanpa merinci masukan yang disampaikan ke Jokowi.

Setelah pertemuan nanti, kata dia, Jokowi akan mengumumkan kebijakan baru mengenai iuran pensiun pekerja dan buruh. "Saya tidak akan mendahului Presiden, karena Presiden akan mengumumkan sendiri," imbuh dia.