Eksklusif Dengan Menko Polkam Budi Gunawan

JAKARTA - Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan mendapat penugasan baru sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di Kabinet Merah Putih. Ada sejumlah pesan dan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto, khususnya menyangkut situasi politik dan stabilitas keamanan nasional.

Menko Polkam Budi Gunawan diwawancarai pada Jumat (1/10/2024) di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta. Jenderal kelahiran 11 Desember 1959 ini tampak gagah, mengenakan batik tulis corak kecoklatan, menemui tim dari Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) yaitu Kiki Iswara Darmayana (Direktur Utama/ CEORM Group), Ratna Susilowati (Direktur Pemberitaan) dan Firsty Hestyarini (Pemimpin Redaksi RM.id) serta Khairizal Anwar (Jurnalis Foto). Berikut ini kutipannya.

Selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Menko Polkam. Apa pesan khusus dari Presiden Prabowo terkait jabatan di Kabinet Merah Putih ini?

Terima kasih atas ucapannya. Tentu, pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas jabatan yang diberikan kepada saya. Yang kedua, saya menghaturkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada saya untuk mengemban amanah sebagai Menko Polkam.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo berpesan kepada kami, para menteri dan kepala lembaga, agar kita semua bekerja sama, bahu membahu, seirama dalam mendukung tercapainya program prioritas pemerintah saat ini, terutama: makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi dan pencegahan korupsi.

Secara khusus, Presiden berpesan kepada jajaran Ke­menko Polkam beserta seluruh kementerian-lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polkam, untuk memastikan Pilkada ber­jalan aman lancar, jurdil dan kondusif. Kemudian mengenai pencegahan dan pemberan­tasan judi online, narkoba, dan penyelundupan. Beliau juga menaruh perhatian pada ma­salah kebocoran devisa negara, termasuk juga menjaga stabili­tas keamanan di Papua.

Pesan Bapak Presiden Prabowo sangat jelas. Beliau menginginkan agar Menko Pol­kam menjadi motor penggerak utama yang berperan aktif men­jaga stabilitas politik dan ke­amanan nasional.

Dalam kaitannya dengan peran di Kabinet Merah Putih, saya diberikan mandat untuk membangun sinergi antar ke­menterian-lembaga yang berkai­tan dengan politik dan keamanan, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Per­tahanan, Kementerian Komu­nikasi dan Digital, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Kami, Kemenko Polkam berkomitmen untuk menjaga dan memastikan stabilitas na­sional, menciptakan iklim poli­tik dan keamanan yang kon­dusif, untuk mendukung seluruh agenda pembangunan nasional, terutama program-program dan kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto.

Pengalaman Bapak sebagai tokoh kepolisian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai cukup menjadi bekal untuk menjalankan tugas sebagai Menko Polkam. Bagaimana tanggapannya?

Dapat dikatakan, memang saya banyak belajar dari pengalaman penugasan saya sebelumnya. Karier saya cukup pan­jang di Polri, lalu diberikan amanah sebagai Kepala BIN. Penugasan-penugasan tersebut menjadi bekal penting dalam memahami spektrum potensi ancaman di berbagai bidang, termasuk politik dan keamanan, baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional.

Memahami lanskap ancaman secara komprehensif adalah salah satu pilar penting dalam tugas Menko Polkam. Pengalaman ini, insya Allah, banyak membantu saya dalam men­jalankan tugas-tugas Menko Polkam. Baik untuk sinkronisasi maupun koordinasi dengan kementerian-lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polkam, maupun dalam rangka menjaga kestabilan politik dan keamanan nasional.

Namun demikian, kita ti­dak sepenuhnya dapat bekerja sendiri. Oleh karenanya, ber­syukur, di Kemenko Polkam, saya didukung oleh para pejabat Eselon-1, Eselon-2, dan staf-staf yang luar biasa, yang me­mang kapabel, dalam melakukan tugas-tugas Kemenko Polkam dan menyukseskan program-program pemerintah.

Selain itu, tentu dukungan dari semua pihak, terutama rekan-rekan media, yang se­lama ini banyak membantu pemerintah dalam mewartakan program-program pemerintah. Oleh karenanya saya mohon doa dan dukungannya selalu.

Bagaimana pandangan Bapak melihat kondisi politik dan keamanan Indonesia saat ini? Apa tantangan terbesarnya? Apa saja quick wins sebagai Menko Polkam, di tengah situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian?

Meskipun kondisi geopolitik penuh ketidakpastian, namun atas izin Allah Swt, kondisi politik dan keamanan dalam negeri kita saat ini dinamis dan stabil. Alhamdulillah, kita me­lihat dan merasakan bersama, transisi kepemimpinan nasional dari Bapak Presiden Jokowi ke Bapak Presiden Prabowo Subianto berjalan lancar dan mulus.

Terkait tantangan ke depan, di dalam negeri, kita perlu men­jaga sinergi antara pusat dengan daerah, agar kebijakan dan program pembangunan nasional efektif sampai ke tingkat lokal, serta manfaatnya dapat dira­sakan dengan nyata oleh ma­syarakat. Sementara itu, dalam hal keamanan, tantangan utama kita saat ini adalah melindungi masyarakat, tidak hanya dari ancaman tradisional seperti nar­koba, terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan-keja­hatan lainnya, tapi juga dari ancaman non-tradisional atau modern seperti judi online, ke­jahatan siber seperti peretasan dan scam, lalu disinformasi dan hoaks di media sosial, dan tak kalah penting yakni menjaga keamanan perbatasan.

Saat ini, fokus kami di Kemenko Polkam adalah melak­sanakan tugas-tugas yang men­jadi atensi Bapak Presiden Prabowo langsung, seperti memberantas kejahatan siber, judi online yang meresahkan masyarakat, mengatasi kebo­coran devisa untuk penguatan ketahanan ekonomi, serta mem­perkuat pengamanan perba­tasan dan pintu masuk, untuk memberantas penyelundupan dan menjaga kedaulatan negara.

Kami juga meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan TNI, Polri, dan komunitas in­ternasional, agar Indonesia bisa merespons ancaman dengan cepat dan efisien.

Ini semua bertujuan untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan yang kokoh bagi ma­syarakat, sehingga masyarakat merasa aman, dan pembangunan nasional dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.

Apa saja program prioritas dalam 100 hari sebagai Menko Polkam? Seperti apa konkretnya?

Sejak hari pertama pemerin­tahan Bapak Presiden Prabowo, kami di Kemenko Polkam lang­sung bergerak melakukan kon­solidasi, merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendukung dan mewu­judkan seluruh program pemerintah. Sesuai arahan Bapak Presiden, dalam penyusunan program, tidak ada arahan khusus mengenai 100 hari kerja. Semua program kementerian-lembaga harus mengacu pada program lima tahun pemerin­tahan dan program utama yang digariskan Bapak Presiden. Bahasa sederhananya, jangan terjebak dengan diksi 100 hari kerja. Namun harus ada ge­brakan awal untuk mengungkit kinerja pemerintah, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, Kemenko Polkam adalah salah satu kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur. Oleh karenanya dalam 30 hari awal ini, kami berkomitmen menuntaskan regu­lasi (SOP – Standar Operasional Prosedur dan SOTK – Satuan Organisasi dan Tata Kerja) di internal Kemenko Polkam. Serta perencanaan program dan anggaran, sehingga ke depan­nya implementasi program dan kegiatan berjalan efektif.

Beberapa program jangka pendek lainnya yang kami jalankan secara konkret antara lain:

Mempercepat pemberantasan kejahatan siber seperti judi on­line dan kejahatan digital lainnya yang merugikan masyarakat, melalui kerja sama lintas kemen­terian dan lembaga.

Meningkatkan patroli dan koordinasi di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan serta mencegah penyelundupan dan kejahatan lintas batas.

Meningkatkan upaya-upaya untuk mengatasi kebocoran devisa yang terjadi di berbagai sektor dan merugikan keuangan negara.

Memperkuat kerja sama antara TNI, Polri, dan intelijen agar respons terhadap ancaman lebih cepat dan terkoordinasi, khusus­nya pada isu-isu yang berkem­bang di kawasan.

Selain itu, Kemenko Polkam akan lebih responsif terhadap isu-isu dan permasalahan yang berkembang di masyarakat se­hingga kementerian-lembaga terkait dapat merespons dengan lebih cepat dan lebih baik.

Bagaimana Bapak melihat persoalan Papua dalam kon­teks politik dan keamanan? Apakah ada strategi khusus untuk menyelesaikan problem Papua, agar tidak berlarut-larut?

Masalah Papua memang kompleks. Ada aspek politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang saling berkaitan. Kami di Kemenko Polkam, meli­hat bahwa pendekatan yang ho­listik dan berkelanjutan sangat penting agar penyelesaian isu Papua tidak hanya sebatas tindakan keamanan, tetapi juga mencakup pendekatan kema­nusiaan, kesejahteraan dan pembangunan.

Strategi khusus yang kami lakukan mencakup dua pendeka­tan utama.

Pertama, pendekatan keamanan terukur atau hard approach untuk memastikan stabilitas keamanan tetap ter­jaga di Papua, terutama sinergi antara TNI, Polri dan bin dalam mengatasi potensi gangguan.

Kedua, pendekatan dialogis dan pemberdayaan atau soft approach, dengan mengede­pankan kerja sama dengan tokoh gereja atau tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuka adat, dan generasi muda Papua untuk mempercepat pembangunan ekonomi, pendidikan, sosial bu­daya, dan infrastruktur di sana.

Bagaimana dengan pen­gungsi Rohingya di Indonesia? Kira-kira, penyelesaiannya akan seperti apa?

Sebagai negara dengan komitmen kemanusiaan yang kuat, Indonesia terus berupaya mencari solusi terbaik untuk para pengungsi yang singgah di Indonesia, termasuk Rohingya. Kemenko Polkam memastikan bahwa penanganan pengungsi harus sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kami juga terus berkoordinasi dengan komunitas internasional untuk mencari jalan keluar jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terkait penanganan pengungsi.

Kemenko Polkam mendorong aparat keamanan untuk lebih aktif dalam penegakan hukum, khususnya dalam menindak te­gas oknum atau jaringan yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kemenko Polkam juga fokus me­mastikan bahwa siapa pun yang menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Indonesia harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Oleh karenanya, Ke­menko Polkam akan membentuk desk khusus untuk penanganan TPPO dengan melibatkan se­luruh kementerian-lembaga terkait, agar permasalahan-permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan.

Bagaimana pandangan Bapak tentang cyber attack yang saat ini dianggap sebagai salah satu ancaman bagi kedaulatan negara?

Serangan siber adalah anca­man serius bagi kedaulatan negara karena dampaknya yang sangat nyata. Yaitu bisa merusak infrastruktur vital, mencuri data penting, mengganggu kondisi perekonomian, dan melemahkan kepercayaan publik.

Untuk menghadapi ancaman siber ini, kami berkomitmen memperkuat keamanan siber na­sional dengan langkah-langkah terpadu. Kami meningkatkan koordinasi antar kementerian dan kerja sama internasional, supaya Indonesia lebih siap dan tangguh dalam menghadapi se­gala bentuk serangan siber. Ke­menko Polkam juga akan mem­bentuk desk siber dan kebocoran data, berkoordinasi dengan Kemenkomdigi dan BSSN se­bagai leading sector-nya. Hal ini kita lakukan agar bisa lebih responsif dan terorganisir dalam mengantisipasi kebocoran data serta menjaga keamanan siber nasional.

Amerika serikat melarang Tiktok karena berpotensi menimbulkan masalah pada keamanan negara. Semen­tara Australia menyiapkan undang-undang untuk melarang anak-anak bermain med­sos. Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap hal ini? Apakah mungkin, suatu saat Indone­sia mengambil langkah yang sejenis demi untuk keamanan negara atau perlindungan ma­syarakat?

Kebijakan penggunaan me­dia sosial di Indonesia harus disesuaikan dengan kebutuhan nasional kita. Tentu, langkah-langkah yang diambil negara lain bisa jadi referensi penting, terutama soal keamanan siber dan perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak. Oleh karenanya, sambil belajar dari pengalaman negara lain, kita pastikan kebijakan media sosial kita tetap berlandaskan pada ke­pentingan dan keamanan Indo­nesia. Kami akan terus mengkaji perkembangan di negara lain, namun keputusan pemerintah Indonesia selalu mempertim­bangkan keseimbangan antara keamanan nasional, hukum, dan kebebasan berekspresi, dengan memastikan setiap langkah yang diambil sejalan dengan hukum serta kebutuhan masyarakat.

Saat ini kami fokus pada regulasi yang memungkinkan pengawasan tanpa harus menerapkan larangan total. Na­mun, opsi untuk langkah yang lebih tegas tetap terbuka jika ancaman terhadap keamanan nasional semakin meningkat. Kami juga terus memantau dan mengkaji regulasi tambahan agar perlindungan di dunia digi­tal tetap optimal bagi masyara­kat dalam aktivitas sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi.

Bagaimana pesan Menko Polkam untuk masyarakat?

Mari kita bersama-sama men­dukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami di Kemenko Polkam akan bekerja maksimal, mem­berikan karya terbaik, mem­berikan hasil terbaik, untuk mewujudkan dan menyukseskan program-program Bapak Presiden Prabowo.

Hal ini semata-mata untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, untuk membawa kita menuju Indonesia maju dan Indonesia emas 2045. Mohon doa dan dukungan selalu dari rekan-rekan media terutama Rakyat Merdeka. Sekian dan terima kasih.