Bima Arya: Kurangi Rapat Dan Ngopi-ngopi Di Hotel

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tidak menghambur-hamburkan anggaran dalam merealisasikan program-program kerja. Pemda harus mengedepankan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk menjaga keamanan neraca keuangan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, perintah agar daerah tidak buang-buang uang dalam melaksanakan kebijakan, merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Perintah itu juga berlaku bagi seluruh kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

“Presiden memerintahkan seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan penghematan, efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan,” ujar Bima dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Mantan Wali Kota Bogor dua periode ini menambahkan, melalui keefektifan kerja dan keefisienan anggaran, Prabowo berharap aset maupun potensi aset yang dimiliki Pemda bisa lebih dihemat untuk program-program yang mensejahterakan rakyat.

Bima mengatakan, daerah bisa mulai berhemat dengan meminimalkan agenda atau acara-acara seremonial. Sebaliknya, program-program kerja substansial, seperti penanganan stunting hingga ketahanan pangan harus lebih dioptimalkan.

“Secara umum hanya itu saja. Presiden menyampaikan, kita dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai uang rakyat tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Menurut Bima, Pemerintah terus menekankan pentingnya merealisasikan program-program kerja secara efektif dan efisien. Dalam pengarahannya, Prabowo mengajak semua pihak fokus pada kepentingan rakyat.

Prabowo, sambung dia, juga berkomitmen merangkul semua pihak untuk menyelamatkan uang negara. Langkah tersebut akan dijalankan dengan cara-cara persuasif.

“Namun, apabila ada pihak yang tidak menjalankannya sesuai ketentuan hukum, akan dilakukan tindakan tegas,” tandasnya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan, selain harus efektif dan efisien, daerah juga diminta tidak melakukan korupsi. Pasalnya, perbuatan tersebut akan merugikan rakyat.

“Presiden Prabowo memastikan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi akan tegas. Beliau konsisten menyampaikan dalam banyak hal. Jangan korupsi, karena akan ada tindakan tegas,” ucapnya.

Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Zudan Arif Fakrulloh mengaku, efisiensi anggaran sangat dibutuhkan oleh daerah.

Menurut dia, salah satu aktivitas yang bisa ditekan pengeluarannya, yakni rapat dilakukan secara daring dengan memanfaatkan aplikasi digital.

“Rapat-rapat bisa kita buat lebih efektif. Misalnya, 12 kali rapat di hotel kita selesaikan 6 kali. Kemudian, harus bertemu seperti apel pagi, kita ubah dengan zoom. Jadi, orang-orang tidak perlu mengeluarkan waktu, beli bensin, kantor di Pemprov tidak satu tempat,” jelasnya.

Zudan menambahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa lebih dihemat dengan cara lebih tertib dalam memanfaatkan energi, semisal listrik. Anggaran hasil penghematan itu bisa dimanfaatkan program lain yang lebih bermanfaat.

“Contoh-contoh kecil termasuk nanti pengurangan listrik, pengurangan air dan AS. (Suhu) AC jangan terlalu di 18 terus agar beban listrik tidak berat,” ujarnya.

Di media sosial, permintaan agar daerah lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program-program, disambut riuh netizen.

“Jangan lupa kurangin dah ngopi-ngopi di hotel. Masa baru usulan program dan anggaran harus rapat di hotel. Rapat di hotelnya nanti saat evaluasi, jangan lupa disiarkan di YouTube buat transparansi,” tulis akun @hiwidipu5p1ta.

“Kalau seremonial dianggap memubazirkan anggaran, (maka) pejabat pusat yang datang (ke daerah) jangan sewot ya, kalau tidak ada pesta penyambutan di bandara atau gedung. Jadi, begitu sampai, kalian langsung saja masuk ruang rapat terus kerja deh sama Pemda,” ujar akun @cranigaekkj.

Akun @tehkotaseet 555343 berpendapat, banyak anggaran kedinasan didasarkan oleh ketakutan daerah dalam melakukan penyerapan anggaran.

“Mungkin dinas takut nggak dapat anggaran gede karena serapan tahun sebelumnya sedikit. Makanya banyak aktivitas tidak perlu,” imbuhnya.

Akun @NurRiohmah711 meminta Pemerintah Pusat membuat aplikasi yang bisa merangkum semua APBD dan alokasinya. Dengan begitu, masyarakat juga bisa ikut memonitor bila ada daerah yang buang duit rakyat.

“Saat ini, masyarakat masih kesulitan mencari data APBD yang rinci. Bikinin dong aplikasinya, kita siap bantu awasin kok,” usulnya.