Pemerintah Akan Bangun 3 Juta Rumah Gratis, Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

NTB - Pemerintah gencar melakukan pembangunan 3 juta rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga ke pelosok desa.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, khu­sus pembangunan perumahan di pedesaan, perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan dilibatkan.

Fahri ingin, proyek perumahan di desa digarap secara mandiri oleh Pemerintah daerah (Pemda) setempat dan masyarakatnya. Sebab, mereka yang paling pa­ham kondisi di desanya.

“Jangan orang kota datang membangun desa, tapi biar­kan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan ban­tuan dari Pemerintah,” tegas Fahri saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi hasil pembangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (17/11/2024).

Politisi Partai Gelora ini menjelaskan, karena lahan masih ada, maka program pembangunan di desa akan difokuskan pada pem­bangunan rumah tapak.

Sementara untuk di perkotaan, karena tanahnya kurang dan harganya mahal, maka akan dibangun rumah susun.

Ia meminta bahan bangunan untuk rumah rakyat di desa bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Bahan material pembangunan rumah, juga se­baiknya dipasok dari pedesaan. Jadi, tidak mengandalkan paso­kan dari Pemerintah pusat.

“Kalau masyarakat ingin membangun rumah dari kayu dan pasokan kayunya ada ya silakan, yang mau pakai bata silakan. Teknisnya kira-kira begitu,” tutur Fahri.

Dia juga mengingatkan, ke­pala desa (kades) menjadi aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di pedesaan yang ikut menyukseskan pro­gram 3 juta rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Eks Wakil Ketua DPR ini menilai, dengan hadirnya kades, pembangunan perumahan rakyat di pedesaan tidak dilakukan asal-asalan. Misalnya, mem­perhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di setiap rumah perlu menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat. Sebab, menu­rutnya, saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK.

“Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita sele­saikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK,” ingatnya.

Untuk itu, dirinya berharap Pemda yang tersebar di 38 provinsi, 415 kabupaten dan 98 kota, serta sekitar 8 ribu keca­matan, 75 ribu desa, dan 20 ribu lebih kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW bisa menyukseskan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Menurut Fahri, semangat tersebut sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni.

“Pokoknya semua rumah di Indonesia MCK-nya harus ba­gus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat,” imbau Fahri.