Masa Tenang, Awas Serangan Fajar

JAKARTA - Pilkada 2024 sudah memasuki masa tenang sejak Minggu (24/11/2024). Namun, biasanya masih ada timses calon yang kasak-kusuk dan bersiap melakukan “serangan fajar”. Untuk itu, pengawasan harus lebih ekstra. Jangan sampai politik uang alias money politics merajalela.

Untuk mencegah politik uang, di Jakarta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan patroli. "Kami menggelar patroli politik uang, mulai masuk ke gang-gang, lorong-lorong, dan semua perkampungan," ungkap Komisioner Bawaslu Jakarta, Benny Sabdo, di Jakarta, Minggu (24/11/2024).

Dalam patroli ini, Bawaslu menggandeng Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Jika ada yang tertangkap tangan melakukan money politics, akan melakukan tindakan.

"Kalau misalkan ada yang melakukan praktik politik uang, membagikan sembako, amplop, voucher, dan seterusnya, kami tidak segan-segan melakukan penindakan," ancam Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta ini.

Dia mengatakan, politik uang bisa berdampak buruk untuk demokrasi Indonesia. Makanya, Bawaslu akan melakukan tindakan tegas. Pemberi dan penerima bisa dikenakan sanksi pidana.

Benny mengingatkan para kontestan, tim sukses, dan masyarakat, menghindari politik uang. Sebab, ancaman hukumannya berat. Untuk pemberi, bisa dihukum antara 36-72 bulan. “Lalu masih dikenakan denda minimal Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar," terangnya.

Untuk menguatkan tim guna mencegah politik uang ini, Bawaslu Jakarta menggelar apel siaga, di Kantor Bawaslu Jakarta, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (24/11/2024). Ketua Bawaslu Jakarta, Munandar Nugraha memimpin langsung apel tersebut.

Menurut Munandar, hari tenang justru hari yang tidak tenang bagi seluruh pengawas Pemilu. Sebab itu, ia meminta seluruh jajaran Bawaslu melakukan konsolidasi di setiap lini.

Munandar berharap, seluruh pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi mata dan telinga Bawaslu Jakarta. "Kalau ada kerumunan, ada aktivitas di wilayahnya, segera koordinasi dengan PKD (Pengawas Kelurahan/Desa)," pesannya.

Khusus untuk mencegah politik uang, Munandar menyarankan jajarannya melakukan pengawasan keliling hingga hari pencoblosan suara pada Rabu (27/11/2024). "Patroli juga harus dilakukan malam hari. Jangan takut dan jangan gentar," tegasnya.

Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) ikut memberikan imbauan. Ketua KPU Mochammad Afifuddin berpesan agar seluruh kontestan Pilkada bisa menjaga masa tenang ini dengan baik. Begitu juga dengan tim dan pendukung calon agar tidak melanggar aturan.

Afif mengharapkan, para calon tidak menggunakan masa tenang ini dengan menggelar agenda terselubung. Terlebih, melakukan kegiatan yang dilarang, seperti politik uang. Dia menegaskan, Pilkada kali ini lebih berkualitas.

"Kita jaga Pilkada bersama agar terlaksana dalam suasana suka cita, dan berjalan jurdil, serta damai," ajak Afif, saat dihubungi Redaksi, Minggu (24/11/2024) malam.

Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos menjelaskan, masa tenang kampanye dibuat untuk memberikan waktu kepada para pemilih sebelum mengambil keputusan. Yakni, dengan berkontemplasi secara sadar dan tenang untuk menjatuhkan pilihan yang tepat setelah hiruk-pikuk kampanye yang dilakukan para calon.

"Jadi, berikan waktu dan kesempatan bagi para pemilih untuk itu," pesan Betty, saat dihubungi Redaksi, Minggu malam (24/11/2024).

Guna menghindari politik uang, Betty mengakui, perlu kesadaran yang tinggi dari pemilih. Cerdas menggunakan hak pilih dengan mengenali siapa yang akan dipilih. Bukan memilih karena iming-iming materi dari calon atau timsesnya.

“Masyarakat kita semakin cerdas, saya yakin mereka bisa menggunakan hak pilih secara cerdas di tengah disrupsi digital," kata Betty.

Sementara, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana melihat, potensi politik semakin tinggi. Apalagi, modusnya semakin canggih. Bukan hanya secara konvensional bagi-bagi amplop atau sembako seperti dulu, tapi juga dilakukan secara digital. Untuk itu, dia meminta Bawaslu melakukan pengawasan lebih ketat lagi.

Dia menerangkan, sikap masyarakat mengenai politik uang ini terbagi dua. Ada yang setuju, ada yang menolak.

"Ini menunjukkan potensi politik uang akan tetap tinggi memengaruhi pilihan pemilih nanti," ucapnnya, kepada Redaksi, Minggu malam (24/11/2024).