Dasco Tunggu Masa Sidang, DPR Segera Bahas Polemik Ijazah Gibran

JAKARTA – DPR akan mulai membahas polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah masa reses berakhir. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, berbagai aspirasi dari masyarakat sipil dan anggota lintas fraksi telah diterima, tetapi pembahasan resmi menunggu pembukaan masa sidang.

“Proses-proses tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI sudah dimulai,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senin (9/11/2026).

Dasco menegaskan, DPR akan menentukan sikap terhadap berbagai usulan setelah masa sidang dibuka.
Polemik ini mencuat setelah Mahkamah Agung (MA), pada 30 Oktober 2026, mengabulkan gugatan Subhan Palal dan menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.

Putusan MA tersebut memicu sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan hak angket hingga Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Namun, usulan itu belum menjadi sikap resmi parlemen.
Fraksi Gerindra dijadwalkan membahas persoalan ini dalam rapat internal. Sementara Partai Demokrat masih mempelajari putusan MA sebelum menentukan sikap.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme konstitusional di DPR.

Adapun Ketua Fraksi PAN MPR Sarifuddin Sudding menyarankan Gibran mengundurkan diri. Jika tidak, dia mendorong DPR menggunakan kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Di sisi lain, relawan Gibran membantah putusan MA memengaruhi legitimasi jabatan wakil presiden. Mereka menilai putusan tersebut berlaku untuk kepentingan ke depan dan tidak membatalkan proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.