Maruarar Gelar Sayembara Siapkan Hadiah Rp 8 Miliar, Untuk Tangkap Harun Masiku

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sedang viral di media sosial setelah menyatakan akan memberikan hadiah Rp 8 miliar kepada siapapun yang bisa menangkap buronan Harun Masiku.

Sayembara itu diungkapkan Ara-sapaan Maruarar, lewat sebuah video pendek berdurasi 1 menit 28 detik, yang kemudian viral di media sosial. 

Video itu sengaja dibuat Ara sebagai respons atas sikap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menuding Ara mainkan politisasi SARA di Pilkada DKI Jakarta.

Ara yang menyebut pasangan Pramono Anung-Rano Karno akan ditinggal pemilih non muslim karena didukung Anies Baswedan, dianggap Hasto, memainkan isu SARA. Hasto lantas menyentil Ara dengan bilang akan mengirim buku berjudul "Politik Itu Suci" yang ditulis politisi senior PDIP, Sabam Sirait. Sabam tak lain adalah bapaknya Ara.

Disindir seperti itu, Ara bereaksi. Dia menantang Hasto untuk segera mengirim buku tersebut. Ara berjanji, jika buku itu beneran dikirim Hasto, maka bisa dijadikan sebagai bahan untuk membakar semangat pendukungnya dalam memberantas korupsi di Tanah Air. 

“Saya senang sekali kalau bisa dapat itu, saya tambah semangat,” ungkap Ara dalam video tersebut.

 Setelah itu, Ara lantas menyinggung soal Harun Masiku yang dari tahun 2020 buron, tapi belum tertangkap. Sindiran itu disampaikan Ara, karena selama ini kasus Masiku kerap dikait-kaitkan dengan Hasto.

Saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar. Dari uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum,” ujarnya.

“Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas, terang benderang ya,” sambung Ara.

 Ditemui terpisah, Ara mengaku, sayembara itu merupakan bentuk dukungan terhadap penegakan hukum. Sekaligus membangun partisipasi publik dalam memberantas korupsi.

Menurut Ara, negara tidak boleh kalah dengan koruptor. Menurutnya, seluruh masyarakat perlu mendukung supremasi hukum agar tidak hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. 

“Kok orang itu hebat sekali sih, berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah, sekarang isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan bisa mencari bantuan, bisa dapat duit Rp8 miliar loh,” kata Ara, di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengapresiasi pernyataan Ara. Menurutnya, sayembara tersebut bisa membakar semangat masyarakat untuk sama-sama mencari keberadaan Harun Masiku. 

Tanak menilai, sikap Ara dalam mendukung penegakan hukum di Tanah Air layak menjadi contoh dan patut diberi penghargaan. 

 “Hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum,” ujar Tanak, kepada wartawan, Kamis (28/11/2024).

 Walau merasa terbantu dengan sayembara Ara, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa ini menegaskan, pihaknya tidak pernah berhenti melakukan pencarian terhadap Harun Masiku. “Upaya penangkapan terhadap Harun Materus dilakukan,” tandasnya.

Apa tanggapan PDIP? Menanggapi sayembara ini, juru bicara PDIP Chico Hakim mengatakan tidak ada yang perlu ditanggapi. “Karena tujuannya Ara kan caper (cari perhatian) kalau ditanggapi justru dia senang,” singkatnya, saat dikonfirmasi Rakyat Merdeka, Kamis (28/11/2024).

Pernyataan keras justru disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Menurutnya, sayembara Ara sudah menistakan KPK yang diketahui masih bekerja keras menangkap Masiku.

"Sama saja bilang, KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming 8 miliar untuk menangkan buronan KPK," kata Deddy di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024). 

Politisi muda PDIP Aryo Seno Bagaskoro menilai penangkapan Masiku merupakan ranah penegak hukum, bukan ranah sipil. Sehingga, sayembara yang disampaikan Ara tidak diperlukan.

“Buat saya, itu tidak pantas dan menyinggung supremasi hukum kita sebagai panglima, ingin digantikan dengan hukum rimba yang membabi buta,” ujar Seno saat dikontak, semalam.

Menurutnya, politik di Indonesia harus diisi dengan perbincangan substantif, dialektika yang membangun, dan keteladanan dari semua aktor-aktor politik. Bila tidak, dia khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan.

“Saya khawatir publik akan melihat politik sebagai sarana mengumbar kesombongan, apabila contoh yang diberikan mengarah ke situ,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terhadap bekas Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Suap diberikan melalui perantara, Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah. Wahyu sudah ditangkap KPK dan divonis 7 tahun penjara oleh pengadilan. Akhir tahun 2023, Wahyu sudah berstatus bebas bersyarat.

Dalam perkembangan kasus Masiku ini, KPK mencegah lima orang untuk berpergian ke luar negeri, salah satunya ialah staf pribadi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, yaitu Kusnadi.