Bahas RKPD, Ini Fokus Pembangunan Pemkot Tangsel Hingga 2026

SERPONG - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memaparkan sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus pembangunan daerah hingga 2026 mendatang. 

Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlangsung dikawasan Serpong, Tangsel, Rabu (11/12).

Pada kesempatan itu Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menerangkan, penyusunan RKPD ini merupakan kewajiban pemerintah daerah, yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

"Dalam penyusunan RKPD ini, pemerintah daerah disyaratkan untuk membuka ruang diskusi bagi stakeholder untuk memberikan masukan dan saran dalam merumuskan prioritas pembangunan," ujar Pilar. 

Pada forum itu Pilar membeberkan, sederet isu strategis yang kini masih menjadi permasalahan di wilayahnya. 

"Antara lain masalah banjir, kemacetan, pengelolaan persampahan, penyediaan air bersih dan pengelolaan sistem air limbah yang aman, kemiskinan, pengangguran, dan stunting," paparnya. 

Dari sederet isu strategis tersebut, akhirnya pemerintah merumuskan beberapa hal yang menjadi fokus pembangunan Pemkot Tangsel hingga 2026 mendatang. 

"Pertama upaya peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Tangsel yang unggul dan berdaya saing. Caranya di antaranya melalui beberapa program, seperti bntuan biaya pendidikan untuk PAUD dan SMP, BOSDA jenjang SD dan SMP, beasiswa untuk disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah, vantuan pendidikan sarjana bagi guru dan tenaga kependidikan, hingga peningkatan kualitas Ngider Sehat, dan pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan mental bagi lansia di Posbindu," ungkapnya. 

Kemudian, lanjut Pilar, fokus selanjutnya adalah pemberian bantuan dan perlindungan sosial yang lebih adaptif. 

"Di antaranya dengan pemberian alat bantu bagi disabilitas, bantuan program terapi bagi anak berkebutuhan khusus, pemberian akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada SDN dan SMPN, pemberian jaminan sosial bagi pekerja rentan yang terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan disabilitas, serta juga pelatihan dan penempatan bagi naker difabel," lanjut Pilar. 

Kemudian fokus lainnya, adalah dalam hal peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

"Di antaranya melalui program penyelenggaraan Bursa Lowongan Kerja (One Stop Career Solution) terintegrasi, penyediaan Portal Lowongan Kerja, peningkatan kompetensi SDM dan tenaga kerja termasuk difabel melalui program 3D dilatih, disertifikasi dan ditempatkan bekerja sama dengan BLK, perusahaan lokal dan lembaga penempatan tenaga kerja imigran, dan program-program lainnya," kata Pilar. 

Tak berhenti sampai di situ, kata Pilar, sejumlah program juga dirumuskan oleh pemerintah dalam upaya pengembangan potensi ekonomi daerah dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif dan UMKM yang dapat menyerap tenaga kerja.

"Melalui pembentukan hub dan channeling bagi para pelaku IKM dan Ekonomi Kreatif, stimulasi permodalan kepada usaha mikro untuk menaikkan kelas menjadi usaha kecil dan menyerap lebih banyak tenaga kerja, pengembangan koperasi menjadi koperasi usaha sehingga masuk ke dalam rantai industri, serta melakukan pendampingan kepada IKM agar bisa ekspor dan bersaing di pasar global, dan program lainnya," jelasnya. 

Selanjutnya, Pilar menjabatkan, peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur perkotaan turut menjadi fokusnya. 

"Di antaranya melalui penambahan luas RTH publik, penataan taman dan 0enyediaan RTH skala kecamatan, pembangunan alun-alun kota, penataan kawasan kumuh perkotaan dan bedah RUTLH, serta pengurangan sampah melalui gerakan RW minim sampah, restoran minim sampah, dan beberapa program lainnya," ungkapnya. 

Kemudian fokus selanjutnya, adalah dalam hal penanggulangan bencana dan perubahan iklim, ketahanan pangan dan air.

"Melalui pembangunan tandon dan long storage, normalisasi sungai kewenangan kota, pembangunan turap sungai, penataan drainase kota dan lingkungan, penerapan insentif dan disinsentif 

pemanfaatan ruang, pengawasan dan penghentian pembakaran sampah terbuka, dan beberapa program lainnya," lanjutnya. 

Kemudian fokus terakhir, yakni peningkatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi regulasi, reformasi birokrasi dan penerapan SPBE untuk pelayanan publik. 

"Pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, baik itu dari sektor pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun akademisi. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh peserta forum untuk memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif demi kemajuan Kota Tangerang Selatan," harapnya. 

Sementaa itu, Kepala Bidang PDEP Bappedalitbangda Kota Tangsel, Carolina Darmawati menerangkan, RKPD adalah perecanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari perwujudan visi dan misi jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Forum konsultasi publik menjadi salah satu tahap yang dilakukan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan yang akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Masukan dan saran tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2026 dan akan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan kerja perangkat daerah tahun 2026," pungkasnya.