Prahara Di Markas Ka`bah Tambah Membara

JAKARTA - Suharso Monoarfa melawan keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang memecat dirinya dari kursi Ketua Umum. Dia menegaskan, masih Ketua Umum yang sah. Karena Suharso melawan, maka Prahara di markas Ka’bah tambah membara.

Suharso akhirnya muncul pasca dilengserkan dari kursi Ketua Umum PPP oleh tiga Pimpinan Majelis DPP PPP: Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan pada Mukernas akhir pekan lalu. Sebagai pengganti Suharso, ketiga Majelis itu, sepakat mengangkat Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum.

Kemarin, Suharso mendadak menghadiri workshop Bimtek DPRD Fraksi PPP Se-Indonesia yang digelar di Hotel Redtop, Pecenongan Jakarta Pusat, kemarin. Suharso mengenakan jaket PPP berwarna hijau dengan celana panjang hitam. Dia didampingi orang-orang dekatnya.

Dari video yang beredar di kalangan media, Suharso justru mendapat penolakan dari sejumlah kader PPP peserta workshop. “Keluar, keluar, kita mau bimtek,” teriak seorang kader dalam video tersebut.

Mendapat sambutan negatif dari beberapa kader, Suharso cuek. Ia tidak peduli penolakan para kader tersebut, dan tetap berdiri di atas panggung arena workshop. Suharso lalu dikerubungi sejumlah kader PPP yang mendukungnya, sambil salawatan.

Suharso kemudian bicara dari atas panggung. Dia mengatakan, dia telah menelaah dan mengklarifikasi semua informasi yang berkembang terkait Mukernas di Banten yang memberhentikan dirinya sebagai Ketua Umum PPP. “Saya telah mengumpulkan semua informasi yang disampaikan. Baik cerita cerita, yang sampai kepada saya,” ujarnya.

Suharso meminta orang-orang yang menggulingkan dirinya dari kursi Ketua Umum PPP untuk segera meminta maaf. “Saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya,” pinta Suharso sambil mengangkat-angkat tangannya yang disambut salawatan dari para pendukungnya.

Suharso menegaskan, konflik yang kembali terjadi di internal PPP tak boleh terjadi jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. “Kita tidak ingin konflik lagi, kita sudah lelah. Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi, yang tidak mau konsolidasi minggir,” tegas Suharso.

Menurut Suharso, Mukernas yang memberhentikan dirinya melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP. Ia mengingatkan, konflik di internal partai seharusnya tak terjadi jelang Pemilu 2024.

Dia pun mengingatkan, kepada semua pihak untuk tak menyeret nama Presiden Joko Widodo dalam permasalahan yang terjadi saat ini. “Saya tekankan sekali lagi, jangan bawa nama Presiden, Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini. Sekali lagi saya tegaskan,” tegas Suharso.

Padahal sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengatakan, pemberhentian Suharso sudah legal karena sesuai dengan AD/ART. Bahkan, kata dia, Suharso telah mengetahui dan menyepakati usulan pemberhentian dirinya.

Ketegangan di Partai Ka’bah sudah terjadi sejak Senin (5/9) malam. Sorakan dimulai, saat Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara naik ke panggung dan memberikan sambutannya untuk membuka acara workshop nasional.

Ia menjelaskan, keputusan Mahkamah Partai mengganti Suharso sudah berdasarkan usulan tiga pimpinan majelis, di mana satu di antaranya adalah majelis syariah. Namun, pernyataan Amir itu membuat kondisi acara kembali memanas.

Para kader pun terlihat mengangkat tangannya dan kembali bersorak. “Jangan berlindung di balik ulama,” teriak seorang kader. “Bohong,” seru kader lainnya. Ada pula yang meminta Amir Uskara turun dari panggung. “Turun,” teriak kader. “Kita capek,” timpal kader lain.

Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PPP, Taj Yasin Maimoen membeberkan, prahara di Markas Ka’bah sudah terjadi di tingkat musyawarah cabang (muscab). Ia berharap, gejolak yang terjadi tidak membuat PPP terbelah.

Gus Yasin meminta para sesepuh dan elit partai di pusat dan daerah untuk bisa menerima keputusan partai mencopot Suharso. Dengan begitu, transisi kepemimpinan akan berjalan baik, lantaran PPP Jateng akan menjadi tuan rumah pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Oktober nanti.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, melawannya Suharso membuat prahara di tubuh Ka’bah akan makin panjang. Menurut dia, Suharso punya hak melawan karena alasan pemecatan dia memang tidak kuat.

Ia menyarankan, PPP harus segera lakukan konsolidasi internal, hingga ke tingkat daerah. Masih ada waktu untuk mengokohkan struktural. Ketika sudah beres, baru kemudian sasar pemilih.

“Bangun kepengurusan baru, dengan memanggil tokoh nahdliyin berpengaruh, basis pesantren dan para santri. Cuma itu pilihan instannya,” pungkas Dedi. (rm id)