DPR Setuju Ongkos Haji Turun, Tapi Kualitas Tidak Boleh Turun

JAKARTA - Keinginan Pemerintah untuk menurunkan ongkos naik haji tahun 2025, mulai dibahas di parlemen. Sejauh ini, DPR setuju dengan usulan Pemerintah agar ongkos naik haji diturunkan. Terpenting, jangan sampai ongkos naik haji turun, tapi kualitas malah ikutan turun.

 

Pembahasan soal biaya haji tahun 2025 digelar dalam rapat kerja antara Panitia Kerja (Panja) Haji DPR bersama Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Rapat dipimpin Ketua Panja Haji DPR Abdul Wachid dan dihadiri antara lain Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief.

 

Dalam pengantarnya, Kemenag mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 yang harus dibayar jemaah menjadi Rp 65 juta atau naik Rp 9 juta dari sebelumnya Rp 56 juta. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat sebelumnya, bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2025 sebesar Rp 93.389.684.

 

“Dengan komposisi Bipih 70 persen atau sebesar Rp 65.372.779 dan nilai manfaat atau optimalisasi sebesar Rp 28.016.905 atau 30 persen,” kata Hilman dalam rapat tersebut.

 

Menyikapi usulan Kemenag, Anggota Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengusulkan efisiensi di sejumlah aspek operasional haji. Mulai dari transportasi udara, katering, pemondokan, dan transportasi darat di Tanah Suci.

 

“Namun, efisiensi ini tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dan kenyamanan jemaah, terutama di lokasi-lokasi penting seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” kata Marwan.

Senada disampaikan Anggota Komisi VIII DPR Achmad. Ia mengusulkan pemerintah mengurangi biaya penerbangan dari Indonesia menuju Arab Saudi dan sebaliknya. Menurut dia, biaya penerbangan salah satu komponen yang bisa diturunkan karena melibatkan maskapai penerbangan milik BUMN yaitu Garuda Indonesia.

Menurut dia, biaya penerbangan sebesar Rp 33 juta bisa diturunkan. Karena menurut dia, komponen terbesar dari Bipih adalah biaya penerbangan.

 

Garuda kan punya Pemerintah. Jadi kan lebih enak perundingannya,” usulnya.

Usai rapat, Ketua Panja Haji Abdul Wahid memberikan keterangan pers. Abdul mengatakan BPIH 2025 bisa ditekan agar lebih murah. Kata dia, BPIH dari usulan Kemenag besar Rp 93 juta bisa dievaluasi lagi.

 

Ada lima komponen yang bisa dievaluasi, yakni biaya penerbangan, pemondokan, katering, transportasi, dan pelayanan. “Jadi angka inilah yang nanti akan kami evaluasi, kami hitung ulang ya,” kata Abdul Wachid.

Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah di angka Rp 15 ribuan, tapi masih bisa dicari bagian yang bisa menurunkan biaya haji. Misalnya, biaya penerbangan yang diajukan sebesar Rp 33 juta. “Ini bisa diturunkan, sehingga biaya haji bisa lebih murah,” tegasnya.

 

Kemudian, kata dia, soal kaitannya dengan pemondokan masih bisa ditekan. Begitu juga soal katering dan transportasi selama di Tanah Suci. “Semua akan kami hitung ulang,” cetusnya.

 

Kendati demikian, Abdul belum bisa memutuskan angkanya. “Insya Allah sesuai dengan amanat Presiden, kalau kita bisa lakukan itu, nanti haji tahun 2025 yang akan datang akan biayanya lebih murah, kurang dari angka yang lalu, pelayannya lebih baik,” pungkasnya.